Zoom Meeting Rapat Pengendalian Inflasi Tahun 2026. Foto: Habibah Prokutim
SANGATTA – Menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri, Pemerintah Pusat kembali mengingatkan pentingnya kewaspadaan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketertiban masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk menunda rencana cuti, khususnya untuk ibadah umrah, sehingga dapat memusatkan perhatian pada tugas pemerintahan, khususnya pengendalian inflasi serta stabilitas wilayah.
Pesan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (9/3/2026) pagi. Pertemuan itu diikuti oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dari berbagai penjuru Nusantara. Termasuk salah satunya Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman beserta jajaran, dari ruang zoom meeting di Diskominfo Perstrik Kutim, Bukit Pelangi
Dalam arahannya, Tito menyinggung adanya sejumlah kepala daerah yang mengajukan cuti untuk melaksanakan ibadah umrah. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat menghormati niat tersebut sebagai bagian dari pengabdian spiritual. Namun, pada saat yang sama, kepala daerah juga memikul tanggung jawab besar dalam menjaga roda pemerintahan dan ketenteraman masyarakat di wilayah masing-masing.
“Saya menghormati keinginan rekan-rekan kepala daerah untuk beribadah umrah. Namun tolong dipahami bahwa kita juga memiliki tanggung jawab besar terhadap wilayah masing-masing sebagai pemegang keputusan,” tegas Tito dalam rapat tersebut.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat merupakan bentuk pengabdian yang tidak kalah luhur. Oleh sebab itu, Tito meminta para kepala daerah menimbang secara cermat rencana cuti yang diajukan, terutama dalam kurun waktu krusial menjelang perayaan Idul Fitri.
Ia menyebutkan, periode 14 hingga 28 Maret menjadi rentang waktu penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan ketersediaan barang, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada masa itu, intensitas aktivitas warga biasanya meningkat tajam, seiring melonjaknya kebutuhan rumah tangga dan mobilitas masyarakat.
Dalam situasi demikian, kehadiran kepala daerah di wilayah kerjanya dinilai amat menentukan. Mereka diharapkan dapat memimpin langsung koordinasi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memastikan situasi tetap terkendali.
“Kepala daerah diharapkan berada di wilayah kerja masing-masing untuk menjaga dan mengendalikan situasi bersama Forkopimda,” ujarnya.
Tito menambahkan, lonjakan permintaan bahan pokok menjelang hari raya kerap beriringan dengan potensi gejolak harga di pasar. Tanpa pengawasan yang memadai, kondisi tersebut dapat memicu tekanan inflasi di daerah.
Karena itu, pemerintah daerah diminta mengambil langkah-langkah konkret, seperti melakukan pemantauan harga secara berkala, menggelar operasi pasar bila diperlukan. Serta memperkuat kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat.
Menurut Tito, keberadaan kepala daerah di lapangan akan mempercepat proses pengambilan keputusan apabila muncul persoalan yang memerlukan tindakan segera. Respons yang sigap dinilai menjadi kunci agar stabilitas ekonomi dan ketenteraman sosial tetap terjaga.
“Pelayanan kepada rakyat juga merupakan bagian dari ibadah. Karena itu, mari kita jalankan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi menjelang Idulfitri. Melalui koordinasi yang terpadu, pemerintah berharap stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, dan kondisi keamanan di berbagai daerah tetap terpelihara dengan baik. (kopi10/kopi3)
