Wabup Kutim Mahyunadi saat hadiri Musrenbang RKPD Tahun 2027. Foto : Habibah/Pro Kutim
SANGATTA – Wakil Bupati Kutai Timur (Wabup Kutim), Mahyunadi, memberi perhatian serius terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah yang kini tertahan di kisaran satu persen. Isyarat kewaspadaan itu ia sampaikan seusai menghadiri rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027, yang berlangsung di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Sangatta, Selasa, (7/4/2026).
Dalam forum perencanaan pembangunan tahunan tersebut, Mahyunadi menilai laju ekonomi yang melambat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia memandang kondisi tersebut memerlukan respons kebijakan yang segera, presisi, dan berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah mesti bergerak lebih sigap untuk membalikkan keadaan. Tren perlambatan ekonomi, kata dia, tidak cukup dihadapi dengan rutinitas birokrasi semata, melainkan melalui langkah-langkah yang terukur dan berorientasi pada pemulihan aktivitas ekonomi riil.
Guna menjawab situasi tersebut, Mahyunadi berencana menggelar rapat koordinasi khusus bersama tim ekonomi daerah. Pertemuan itu akan difokuskan pada perumusan strategi konkret guna menstimulasi sektor-sektor produktif di Kutai Timur secara lebih agresif.
“Kita harus segera duduk bersama dengan tim ekonomi untuk merumuskan strategi yang lebih konkret. Kita butuh langkah yang cepat dan terukur agar kondisi ini bisa segera membaik,” ujarnya.
Di tengah kondisi yang dinilai tidak ringan, pemerintah daerah tetap memasang target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk tahun 2027, yakni 10,74 persen. Target tersebut, menurut Mahyunadi, merupakan tantangan sekaligus penanda kesungguhan pemerintah daerah untuk mendorong akselerasi pembangunan dalam waktu dekat.
Ia tidak menampik bahwa mengejar pertumbuhan dua digit dari posisi sekitar satu persen bukanlah perkara mudah. Namun Mahyunadi menegaskan optimisme bahwa sasaran tersebut dapat diraih apabila seluruh perangkat pemerintah memiliki kehendak yang sama dalam mengeksekusi program pembangunan.
Salah satu prasyarat yang ia tekankan ialah sinkronisasi antara rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 dengan program yang telah berjalan pada 2026. Kesinambungan antartahun anggaran dinilai penting agar program pembangunan tidak tersendat atau berhenti di tengah jalan.
Mahyunadi juga mengingatkan para perencana pembangunan agar tidak semata terpaku pada kalkulasi administratif. Baginya, pembangunan yang bermakna ialah pembangunan yang menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput.
“Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada target di atas kertas, melainkan harus disusun berdasarkan fakta dan dinamika yang terjadi di lapangan. Kita harus melihat apa yang benar-benar dibutuhkan warga,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mendorong penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut Mahyunadi, pembangunan infrastruktur semestinya dirancang secara produktif sehingga mampu menopang ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
Selain mengandalkan kemampuan fiskal daerah, ia juga meminta seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya bersandar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim. Pemerintah daerah, katanya, perlu lebih aktif menjemput peluang pendanaan alternatif, baik melalui dukungan pemerintah pusat maupun kemitraan dengan sektor swasta.
“Kita harus lebih aktif, bergerak, dan membangun komunikasi ke pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran maupun program,” tutupnya. (*/kopi14/kopi3)
