Ketua FBPM-KASBI Bernadus Aholiap Pong saat berorasi dan beraudiensi di Kantor Bupati Kutim.Foto: Lintang/Pro Kutim
SANGATTA – Di tengah melimpahnya kekayaan tambang dan perkebunan, ratusan buruh di Kutai Timur (Kutim) justru masih bergulat dengan persoalan mendasar upah tak layak, fasilitas minim, hingga lemahnya pengawasan pemerintah.
Momentum Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026) dimanfaatkan sembilan serikat pekerja untuk menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Kutim. Mereka datang bukan sekadar memperingati, tetapi membawa berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dinilai tak kunjung terselesaikan.
Dalam orasi yang berlangsung bergantian, Ketua Federasi Buruh Persatuan Militan – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FBPM-KASBI), Bernadus Aholiap Pong, menegaskan ironi yang terjadi di daerah kaya sumber daya alam.
“Hidup buruh! Kami bangga sebagai warga Kutim yang kaya tambang dan kebun, tetapi pelanggaran masih terjadi di mana-mana,” tegasnya.
Selanjutnya Bernadus menambahkan harapan utama agar pemerintah tidak hanya menerima aspirasi, tetapi hadir sebagai mediator aktif dalam menyelesaikan konflik ketenagakerjaan.
Menurutnya, penyelesaian secara kekeluargaan melalui mediasi harus menjadi langkah utama, agar hak-hak pekerja dapat dipenuhi tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang.
“Yang kami butuhkan adalah kehadiran pemerintah untuk menjembatani. Jangan sampai buruh harus berjuang sendiri hingga ke proses hukum yang melelahkan,” ungkapnya.
Senada, Ketua Serikat Borneo, Ebet Sidabutar, menyoroti persoalan pengupahan. Ia mengungkapkan praktik sistem target sepihak yang dinilai merugikan pekerja. Dalam sistem tersebut, upah tetap dipotong ketika target tidak tercapai, meski disebabkan faktor eksternal seperti hujan dan kondisi lapangan.
“Jam kerja sudah terpenuhi, tetapi upah tetap dipotong. Ini jelas merugikan buruh,” ujarnya.
Selain upah, buruh juga mengeluhkan kondisi hidup yang jauh dari layak. Akses air bersih terbatas, barak rusak, sanitasi minim dengan penggunaan WC umum, hingga listrik yang hanya menyala beberapa jam di malam hari menjadi realitas yang mereka hadapi sehari-hari.
Di tengah aksi tersebut, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi akhirnya menemui massa buruh. Ia menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara damai, sekaligus membuka ruang dialog dengan mengajak perwakilan buruh untuk melakukan audiensi.
Audiensi kemudian dilanjutkan di ruang pertemuan Kantor Bupati dan dihadiri langsung oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Pertemuan ini menjadi momen yang dinilai berbeda oleh para buruh, karena untuk pertama kalinya mereka diterima langsung oleh kedua pimpinan daerah secara bersamaan.
Dalam forum tersebut, perwakilan serikat pekerja kembali menegaskan berbagai tuntutan, mulai dari persoalan upah minimum, fasilitas kerja, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) yang dinilai membuat pelanggaran terus berulang.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah persoalan yang disampaikan. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Pemkab, kata dia, siap memfasilitasi kepesertaan tersebut dan menunggu usulan data dari serikat pekerja untuk segera diproses melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Kutim juga akan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dengan mendorong dinas terkait untuk turun langsung ke perusahaan-perusahaan, melakukan monitoring berkala, serta membuka ruang pengaduan yang lebih responsif bagi para pekerja. Upaya ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penanganan kasus, tetapi mampu mencegah pelanggaran serupa terus terjadi di masa mendatang.
Di momentum May Day ini, suara buruh Kutim menjadi pengingat keras di balik kekayaan alam yang melimpah, masih ada pekerja yang berjuang untuk sekadar mendapatkan hak-hak dasar mereka dan kini, publik menanti sejauh mana komitmen pemerintah benar-benar diwujudkan di lapangan.(kopi8/kopi13/kopi3)
