Sekretaris Dishub Kutim Masrianto Suriansyah. Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah terus melakukan evaluasi berkala terhadap operasional bandara perintis untuk memastikan pelayanan penerbangan bagi masyarakat di wilayah terpencil tetap berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kutai Timur (Kutim), Masrianto Suriansyah, usai mengikuti kegiatan mediasi Corporate Social Responsibility (CSR) bersama perusahaan terkait Bandara Uyang Lahai di Kecamatan Kombeng di Ruang Kerja Bupati Kutim, Kamis (21/5/2026).
Rian sapaan akrabnya menjelaskan, evaluasi rutin yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencakup seluruh bandara perintis di Indonesia, terutama yang mendapat subsidi operasional dari pemerintah pusat. Menurutnya, sejumlah tantangan kini dihadapi dalam pengelolaan bandara perintis, mulai dari kebijakan efisiensi anggaran hingga meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM Aviation Turbine Fuel (Avtur).
“Setiap tahun Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi terhadap bandara-bandara perintis, termasuk di Kalimantan Timur. Tahun ini juga ada usulan rute baru dari Mahakam Ulu menuju Samarinda karena wilayah tersebut masuk kategori daerah terjauh, terpencil, dan terluar,” ujarnya.
Namun demikian, ia menyebut kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut mempengaruhi kemampuan operasional penerbangan perintis. Kenaikan harga bahan bakar pesawat juga berdampak langsung terhadap biaya layanan penerbangan yang selama ini disubsidi pemerintah.
“Karena harga avtur naik, otomatis biaya operasional juga meningkat. Ini menjadi tantangan bagi seluruh bandara perintis yang mendapat subsidi dari pemerintah pusat,” katanya.
Selain persoalan operasional, Rian menyoroti kondisi infrastruktur Bandara Uyang Lahai yang dinilai masih memerlukan banyak pembenahan agar pelayanan penerbangan dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan. Ia mengatakan sejumlah catatan terkait kondisi bandara tersebut telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Dishub.
Menurutnya, perbaikan fasilitas dan infrastruktur sangat diperlukan untuk mendukung keselamatan serta kenyamanan pelayanan penerbangan masyarakat di wilayah pedalaman.
“Kondisi Bandara Uyang Lahai memang masih perlu banyak perbaikan dan pembenahan. Harapannya pelayanan penerbangan di sana bisa terus berjalan dengan baik ke depannya,” ungkapnya.
Rian juga menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh di sektor transportasi udara. Karena itu, pengelolaan bandara perintis tidak dapat sepenuhnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sebagai solusi, kata dia, pengelolaan bandara akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai kesepakatan bersama pemerintah daerah. Sementara itu, instansi teknis tetap akan melakukan monitoring dan pendampingan terhadap pengelolaan serta perbaikan fasilitas bandara.
“Karena kewenangan udara bukan di pemerintah daerah, maka APBD tidak bisa menganggarkan secara langsung untuk pengelolaan bandara perintis. Dengan kesepakatan Bupati, nantinya pengelolaan dilakukan melalui BUMDes dan kami dari instansi teknis tetap melakukan pendampingan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebut saat ini terdapat tiga isu pengembangan bandara yang menjadi perhatian publik di Kalimantan Timur, yakni Bandara Tanjung Bara, Bandara Uyang Lahai dan rencana pembangunan bandara di Bual-bual.
Menurut Rian, Bandara Tanjung Bara dan Bandara Uyang Lahai menjadi prioritas pemerintah daerah karena keduanya telah beroperasi dan membutuhkan perhatian lanjutan, baik dari sisi infrastruktur maupun pengelolaan. Sementara itu, rencana pembangunan bandara di Bual-bual masih berada pada tahap pengusulan.
“Kalau Bual-bual masih tahap usulan. Yang menjadi prioritas Bupati saat ini adalah Bandara Tanjung Bara dan Uyang Lahai karena keduanya sudah beroperasi dan perlu perhatian lebih lanjut,” pungkasnya.(kopi15/kopi13/kopi3)
