Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang saat membuka Musrenbang tingkat Kecamatan di BPU, Kecamatan Muara Wahau. (Wak Hedir Prokutim)
MUARA WAHAU – Kecamatan Muara Wahau menjadi kecamatan perdana, dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ditingkat Kecamatan. Pembukaan Musrenbang, oleh Wakil Bupati Kutim H Kasmidi Bulang, di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Muara Wahau, Sabtu (8/2/2020).
Dalam Musrenbang kali ini, turut hadir sembilan anggota DPRD Kutim yang baru terpilih. Diantaranya Seang Gea Ketua Fraksi PDI-Perjuangan sekaligus anggota komisi C, Mazwar, Ketua komisi D, Uztad Sobirin Bagus, komisi A, Prayunita Komisi D, Arang Jau anggota komosi B, Kajan Lahang komisi C, Ian komisi D dan Son Hatta komisi D.
Disamping itu, hadir pula Asisten II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan ) H Suroto, Kepada Bappeda Kutim H Edward Azran, Kepala Perpustakaan Suriansyah, Plt Kepala Inspektorat Wilayah Kutim, Yasrin, Sekretaris Pemuda dan Olahraga, Kepala Bagian Sosial, dan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkup Pemkab Kutim.
Mengawali Musrenbang tersebut, Wakil Bupati H Kasmidi Bulang mengabsen kehadiran Kepala Desa se-Kecamatan Muara Wahau serta Badan Permusyawaratan Desa (Desa). Dikatakan Wabup, kehadiran semua pihak terkait sangat penting. Sebab, selain sebagai momen untuk memperkuat silahturahmi, juga akan mengingatkan program – program usulan tersebut, agar bisa dibawa ketingkat lebih lanjut. Karena yang mau didiskusikan adalah program yang akan datang program tahun 2021.
“Jika hari ini tidak hadir, mohon maaf bagaimana kita bisa diskusi, bagaimana bisa mendapatkan informasi. Kehadiran semua pihak terkait sangat penting. Begitu juga dengan anggota DPRD yang hadir, agar kita sama – sama bisa menjaring aspirasi dan menggali informasi program dari masyarakat. Sehingga bisa sinkron dengan program pemerintah,” ungkap Kasmidi Bulang.
Lebih lanjut Kasmidi mengatakan, pagu anggaran Muara Wahau tahun 2020 sebesar Rp 24.494.456.000 dengan rencana program sebanyak 51 program. Diantaranya, peningkatan jalan drainase desa Jak Luay, peningkatan jalan drainase desa Nehas Liah Bing, semenisasi jalan Lung Langet Desa Benhes, semensasi jalan Gea Ding Desa Diak Lay dan masih banyak program lainnya yang akan dikerjakan tahun ini, yang merupakan hasil Musrenbang tahun sebelumnya (2019).
“Saya minta kita sama-sama mengontrol supaya kualitas dari pembangunan ini bisa maksimal. Dan bagi masyarakat kelompok atau organisasi yang mendapatkan bantuan dari dana APBD wajib dipertanggung jawabkan sekecil apapun dananya. Kita tidak ingin ada dana APBD yang tidak dapat dipertanggung jawabkan,” tegas orang nomor dua di Kutim ini.
Semua perangkat Pemkab Kutim hadir, sambung Kasmidi. Terkait dengan usulan yang disampaikan akan dicatat dan menjadi PR yang kemudian akan didiskusikan ditingkatkan berikutnya. Karena setelah ini, akan ada forum SKPD, yang kemudian dibawa ketingkat Kabupaten. Ada tahapan, tidak mungkin semua usulan program kegiatan bisa tercover, mengingat keterbatasan anggaran.
“Jika semuanya ingin tercover, paling tidak kita harus punya anaggaran 10 Triliun. Itupun kurang, karena Kutim memiliki luas wilayah yang begitu luas. Banyak kebutuhan yang dibutuhkan. Tetapi yang akan jadi skala prioritas yang akan diperjuangkan. Oleh sebab itu, saya minta jangan ada lagi bahasa bahwa Musrenbang hanya sekedar seremonial belaka. Ini bukan hanya sekedar seremonial. Apalagi ada anggota DPRD yang hadir, pasti ada solusinya. Kita semua bergandengan untuk mengcover program – program yang telah diusulkan, ” tutupnya. (hms15/hms3)
