Suasana Bimtek KKPD dan ATKP Bankaltimtara. Foto: Istimewa
SAMARINDA- Demi meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2022. Kegiatan yang diadakan di Grand Ballroom Hotel Aston Samarinda ini menghadirkan perwakilan seluruh Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kutim. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari 26-27 Agustus 2024.
Acara ini diprakarsai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kutim dengan menggandeng PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim Kaltara (Bankaltimtara) serta Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Bank mitra penerbit Kartu Kredit. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang memaparkan materi tentang Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang saat ini sedang diimplementasikan secara nasional.
Dalam sambutannya, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten Kutim, H Sudirman Latif, menekankan pentingnya pemahaman mengenai penggunaan KKPD bagi bendahara pengeluaran dan pengeluaran pembantu di setiap OPD dan UPTD.
“Ini adalah langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di pemerintahan daerah kita,” ujar Sudirman Latif.
Menurutnya, Bimtek ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh OPD siap mengimplementasikan KKPD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pengelolaan APBD yang lebih modern, efisien, dan akuntabel.
Kolaborasi dengan Perbankan untuk KKPD
PT BPD Kaltim Kaltara, selaku Bank Pengelola Kas Daerah, berperan penting dalam mendukung penerapan KKPD di Kabupaten Kutim. Gunawan, perwakilan dari PT BPD Kaltim Kaltara, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan BNI untuk menerbitkan kartu kredit yang akan digunakan oleh OPD dan UPTD dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini merupakan alat pembayaran non-tunai yang diharapkan dapat mempermudah transaksi dan mendorong transparansi pengelolaan keuangan di seluruh OPD dan UPTD di Kutai Timur,” jelas Gunawan.
Selain itu, dalam Bimtek ini, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai penggunaan Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah (ATKP) Bankaltimtara. Aplikasi ini, yang dikembangkan oleh PT BPD Kaltim Kaltara, diharapkan dapat menjadi solusi dalam mempermudah bendahara melakukan transaksi perbankan secara aman, cepat, dan transparan.
Upaya Elektronifikasi Transaksi
Bimtek ini juga menjadi ajang untuk mengedukasi para peserta mengenai pentingnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Perwakilan dari Bank Indonesia Provinsi Kaltim menyampaikan bahwa implementasi ETPD adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Elektronifikasi transaksi diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran dan mempercepat proses transaksi keuangan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
Komitmen Bersama Menuju Tata Kelola Keuangan Modern
Kegiatan Bimtek ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Kepala BPKAD Kutim Ade Achmad Yulkafilah, Sekretaris BPKAD Kutim Aji Salehudin, serta Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Darmawati Idrus, Pemimpin Cabang BPD Sangatta Rahmadi. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan selesainya Bimtek ini, Pemkab Kutim optimis bahwa para peserta dapat menerapkan KKPD dan sistem elektronifikasi transaksi dengan baik. Sehingga dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel di seluruh OPD dan UPTD. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi penggunaan teknologi. (kopi3)
