Jalannya Bimtek Pemetaan Data Geospasial Pemkab Kutim. Foto: Istimewa
SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah (Setkab) Kutim melakukan Bimtek Pemetaan dan Pengolahan Data Geospasial. Acara ini ditujukan untuk Perangkat Daerah (OPD), aparatur pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan se-Kabupaten Kutim. Bimtek berlangsung di Ballroom Hotel Aston mulai Selasa (16/9/2025) hingga Sabtu (20/9/2025).
Sebanyak 364 peserta mengikuti bimtek ini dengan tujuan meningkatkan pengetahuan mengenai konsep dan aplikasi teknologi pengolahan geospasial. Selain itu, peserta diharapkan memiliki keterampilan dalam menganalisis data spasial secara efektif.
Plt Asisten Pemerintahan Umum dan Kesra Setkab Kutim, Trisno, dalam laporannya menyampaikan bahwa bimtek ini merupakan sinergitas dalam upaya memenuhi 50 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur.
“Ini upaya kita bersama, terutama pada 3 program dari 50 program yang ada, yakni Satu Kartu Keluarga Satu Sertifikat (PTSL), Pelepasan Kawasan Hutan, dan Program Desa Presisi,” ujarnya.
Trisno juga menekankan bahwa kegiatan ini harus tepat sasaran, terutama dalam pemenuhan data geospasial yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan.
“Kita perlu ada data riil dari masyarakat di lapangan yang kemudian diolah menjadi data lengkap,” tegasnya.
Sementara itu saat membuka kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur (Seskab Kutim), Rizali Hadi, dalam sambutannya menekankan pentingnya data geospasial bagi kemajuan daerah.
“Data geospasial di desa maupun di kabupaten menjadi tolak ukur bagi kemajuan daerah. Kita bisa tahu potensi apa saja yang ada di desa, apa yang masih kurang, yang kedepannya akan menjadi pertimbangan bagi pemangku kepentingan,” tegasnya.
Rizali Hadi juga mendukung penuh program Desa Presisi. Menurutnya, data desa presisi memuat informasi penting yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan menjadi dasar pengalokasian anggaran berbasis kebutuhan nyata.
“Data Desa Presisi ini nantinya dapat diperlukan untuk perencanaan pembangunan tepat sasaran, menjadi dasar pengalokasian anggaran berbasis kebutuhan nyata,” ungkap alumnus Universitas Gajah Mada (UGM) ini.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus penggagas Data Desa Presisi, Profesor Sofian Sjaf, hadir sebagai narasumber dalam bimtek ini. Ia mengungkapkan bahwa data menjadi dasar dari segala keputusan dalam perencanaan pembangunan. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan program-program yang selaras dengan visi misi kepala daerah.
“Program desa presisi ini, kalau desa datanya lengkap maka kedepannya perjalannya pasti lancar dan baik,” ujarnya.
Sofian Sjaf juga menegaskan bahwa kelengkapan data menjadi indikator pencapaian program.
“Kalau selama ini kebanyakan data top-down dari atas ke bawah dan seragam, kemudian data tidak disandingkan dengan data riil di tingkat desa, seharusnya data dimulai dari tingkat desa ke atas sehingga akurat dan sesuai datanya,” pungkasnya.(*/kopi13/kopi3)
