Jalannya Rapat Paripurna terkait pandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD Kutim. Foto: Miftah/Pro Kutim
SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna Msa Persidangan I untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat penting ini berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim pada Jumat (26/9/2025), menandai langkah awal dalam proses pengesahan anggaran yang akan memengaruhi arah pembangunan daerah.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kutim, Sayid Anjas, yang didampingi oleh Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim, Rizali Hadi, yang mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan betapa seriusnya agenda perubahan anggaran ini. Selain itu, hadir pula Plt Sekretaris DPRD Hasarah, Kabag Program dan Keuangan Setwan Jainuddin, unsur Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kutim.
Tujuh fraksi DPRD secara bergantian menyampaikan pandangan mereka terhadap raperda tersebut. Secara umum, seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap raperda ini, namun dengan berbagai catatan penting yang diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Fraksi PKS, melalui juru bicaranya Sayyid Umar, mendorong Pemerintah Kabupaten Kutim untuk lebih proaktif dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru. Mereka juga menekankan pentingnya memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Peningkatan investasi di sektor-sektor ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Kutim,” ujarnya.
Fraksi NasDem, yang diwakili oleh Yulianus Palangiran, menyoroti perlunya memastikan bahwa seluruh proses perubahan anggaran dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2025.
“Ketepatan waktu dalam pelaksanaan anggaran sangat penting untuk menghindari terjadinya penundaan program dan kegiatan yang telah direncanakan,” katanya.
Hasnah dari Fraksi Golkar menyampaikan dukungan dengan catatan perlunya perluasan penguatan fiskal daerah. Ia menekankan agar Pemkab tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga mengawal transparansi agar APBD 2025 benar-benar menjadi instrumen nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutim.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Pandi Widianto dari Fraksi Demokrat memberikan sejumlah masukan konstruktif dan termasuk optimalisasi pendapatan daerah.
“Kami dari Fraksi Demokrat mendorong inovasi untuk menciptakan ekonomi baru yang berkelanjutan, memfokuskan belanja pada 50 program prioritas, meningkatkan fungsi pengawasan dan monitoring, serta mengantisipasi potensi utang agar tidak membebani keuangan daerah di masa mendatang,” urainya.
Joni dari Fraksi PPP menyoroti perlunya penyesuaian anggaran yang disusun secara adaptif, agar siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi.
“Fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk menghadapi dinamika perubahan yang cepat,” ujarnya.
Shabaruddin dari Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) menekankan pentingnya memastikan bahwa dana APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Terutama di desa-desa pesisir dan pedalaman, dan tidak hanya terserap pada kebutuhan birokrasi,” singkatnya.
Sementara itu, Baya Sargius dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GIP) meminta agar pembahasan raperda dapat segera dilakukan bersama DPRD.
“Sehingga cepat tercapai kesepakatan,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Kamis (25/9/2025), Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman telah menyampaikan nota penjelasan Raperda P-APBD 2025 dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I di gedung DPRD Kutim.
Menanggapi berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD, Seskab Kutim Rizali Hadi menegaskan bahwa Pemkab akan berupaya semaksimal mungkin dalam memaksimalkan penggunaan anggaran.
“Kami akan terus mengoptimalkan pelaksanaan belanja agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Tantangan memang ada, tetapi pemerintah daerah berkomitmen untuk bekerja sebaik mungkin,” tegasnya.(kopi8/kopi13)
