Jalannya Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Pemkab Kutim. Foto: Hasyim/Bagus Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dengan fokus ganda menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Natal, dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Pertemuan yang digelar di Ruang Tempudau Lantai 2 Kantor Bupati Kutim pada Senin (17/11/2025), ini diawali dengan mengikuti Zoom Meeting bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, yang mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memimpin langsung Rakor tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga di masyarakat, memastikan perayaan Nataru berjalan aman dan tanpa gejolak pasokan.
Noviari Noor menyoroti temuan penting mengenai stabilitas harga di Kutim yang sebenarnya bersifat paradoks. Meskipun data Laporan Harian Pasar Induk Sangatta per 14 November 2025 menunjukkan harga 49 komoditas pokok relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan dari hari sebelumnya, Pemkab mencatat adanya deflasi dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) mencapai 1,31 persen. Kondisi deflasi ini disebabkan oleh melimpahnya pasokan beberapa komoditas pangan.
“Harga yang melimpah, harga yang murah sehingga terjadi deflasi, ini juga bukan pertanda baik,” tegas Noviari Noor.
Ia menjelaskan, harga yang terlalu rendah berisiko besar merugikan petani di tingkat produsen.
“Ini juga nanti dikhawatirkan ada penimbunan-penimbunan, itu yang kita hindari,” tambahnya, merujuk pada kekhawatiran spekulasi yang dapat memicu kelangkaan di masa mendatang.
Untuk menyeimbangkan pasar dan menghadapi tekanan inflasi yang selalu mengintai di akhir tahun, Noviari Noor menekankan perlunya penguatan Strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif).
Noviari Noor meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk selalu memantau harga, dengan instruksi khusus untuk tidak hanya mencegah harga terlalu tinggi, tetapi juga menghindari harga terlalu rendah.
Aspek krusial dalam Rakor ini adalah penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). KAD didorong sebagai instrumen strategis untuk menjamin kontinuitas suplai pangan dari daerah mitra, menekan fluktuasi harga, dan membangun buffer supply regional.
“Dengan sinergi antara pemerintah daerah, TPID, dan seluruh elemen masyarakat, saya yakin kita mampu mengendalikan inflasi, menjaga pasokan, dan memastikan stabilitas harga selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026,” pungkasnya.(kopi5/kopi13/kopi3)
