Momen peluncuran SITISEK Disdikbud Kutim dihadiri Bupati Ardiansyah Sulaiman. Foto: Habibah-Maulana/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) secara resmi meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Strategi Anti Anak Tidak Sekolah (SITISEK) Tahun 2025 di Cafe Maloy Hotel Royal Victoria pada Jumat (21/11/2025). Langkah ini merupakan penegasan kembali komitmen Pemkab Kutim untuk menjamin hak pendidikan setiap anak, menyusul fakta mengejutkan bahwa Kutim memiliki angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tertinggi di Kaltin.
Dalam sambutannya saat membuka acara, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa daerahnya telah menjalankan kebijakan wajib belajar 13 tahun, yang mencakup pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA.
“Tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Tidak hanya warga Kutim, tetapi juga pendatang wajib memastikan anak-anaknya mengenyam pendidikan. Pemerintah telah menyiapkan fasilitasnya,” tegas Ardiansyah.
Bupati juga menyatakan keseriusan Pemkab dengan menetapkan sanksi bagi orang tua yang lalai tidak menyekolahkan anaknya, serta memperkuat pembinaan PAUD sebagai fondasi dasar.
“Komitmen ini didukung penuh dengan penyediaan seragam, buku, dan kebutuhan dasar sekolah lainnya secara gratis,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, dalam laporannya memaparkan data yang menjadi latar belakang mendesaknya peluncuran SITISEK.
“Berdasarkan data Pusdatin Kemendikbudristek per Maret 2025, sebanyak 13.411 anak di Kutim tercatat tidak sekolah. Angka ini menempatkan Kutim sebagai daerah dengan jumlah ATS tertinggi di Kaltim dengan rincian dari 13.411 ATS tersebut adalah 9.945 anak belum pernah bersekolah, 1.996 anak putus sekolah dan 1.470 anak tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Padahal, Pemkab Kutim telah mengalokasikan lebih dari 20 persen APBD untuk sektor pendidikan. Berbagai program unggulan telah berjalan, termasuk bantuan empat stel seragam gratis (PAUD–SMP), penyediaan buku wajib, BOPDA dan BOSDA (PAUD–SMP), beasiswa lebih dari 20 persen (SD–SMP), perbaikan infrastruktur, serta insentif tenaga pendidik.
Mulyono menambahkan, tingginya angka ATS disebabkan oleh faktor kompleks, seperti kemiskinan, jarak geografis, pernikahan dini, dan pekerja anak di sektor perkebunan dan pertambangan.
“Untuk mengatasi tantangan multidimensi ini, Pemkab Kutim meluncurkan strategi ATS SITISEK yang disusun bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY),” tegasnya
Selanjutnya ada pendataan by name by address (BNBA) bersama Disdukcapil dan PKK Pokja 2, pembentukan Tim Penanganan Anak Berisiko Tidak Sekolah, penyediaan kelas jauh, sekolah terbuka, dan pendidikan nonformal, program beasiswa transportasi, seragam, dan buku gratis, pelibatan CSR perusahaan tambang dan perkebunan untuk transportasi ramah anak dan pembangunan fasilitas serta kampanye perubahan budaya untuk mencegah pekerja anak dan pernikahan dini.
“SITISEK ditargetkan mampu menurunkan angka ATS minimal 50 persen dalam waktu tiga tahun dan diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di seluruh kecamatan,” tegasnya.
Selanjutnya, dalam tahap awal pelaksanaan proyek perubahan, program ini telah menunjukkan progres positif. Dari total 13.411 ATS, sebanyak 2.872 anak berhasil kembali ke jalur pendidikan, menyisakan 10.539 anak. Namun, masih terdapat 4.982 data ATS yang perlu diverifikasi lebih lanjut karena belum ditemukan keberadaannya di lapangan.
“Dengan RAD yang komprehensif ini, semua stakeholder akan bergerak terstruktur, sistematis, dan masif. Ini menjadi momentum besar untuk memastikan tidak ada lagi anak Kutim yang tertinggal dari pendidikan,” tutup Mulyono.
Acara penyerahan dokumen RAD SITISEK ini diharapkan menjadi lompatan besar Pemkab Kutim dalam mewujudkan visi Kutim yang cerdas, sejahtera, dan berdaya saing menuju tahun 2045.(kopi10/kopi13/kopi3)
