Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (PPEP) Bappeda Kutim Marhadin saaat memberikan keterangan audiensi ke Bappenas bersama Wakil Bupati Kutim Mahyunadi dan Ketua DPRD Kutim Jimmi. Foto: Irfan/Zaki/Maulana Pro Kutim
JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menunjukkan komitmen serius dalam mengamankan pembiayaan untuk program-program strategis daerah. Melalui audiensi intensif dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI di Meeting Room Lantai MZ Kantor Kementerian PPN/Bappenas RI atau Gedung Menara Bappenas Jalan HR Rasuna Said Kav B-2 Kuningan Jakarta Selatan pada Jumat (9/1/2026), Pemkab Kutim resmi mengusulkan dukungan anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp 1 triliun untuk mendanai infrastruktur dan sektor pelayanan dasar.
Kunjungan ini dipimpin oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, didampingi Ketua DPRD Kutim Jimmi, Anggota DPRD Kutim Yusri Yusuf serta Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan (PPEP) Bappeda Kutim, Marhadin. Langkah ini diambil sebagai strategi “jemput bola” di tengah fluktuasi potensi pendapatan daerah.
Kepala Bidang PPEP Bappeda Kutim, Marhadin, menjelaskan bahwa usulan ini merupakan instrumen penting untuk menuntaskan 50 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kutim periode 2025-2029. Menurutnya, ketergantungan pada APBD saja tidak akan cukup untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur yang masif di wilayah Kutai Timur yang luas.
“Kami menyadari adanya potensi penurunan pendapatan daerah. Oleh karena itu, dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Bappenas menjadi sangat krusial agar visi besar pembangunan tetap berjalan sesuai jalur (on track),” ujar Marhadin saat ditemui Pro Kutim di Gedung Menara Bappenas.
Marhadin merinci bahwa usulan anggaran hampir Rp 1 triliun tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Fokus utama mencakup pembangunan infrastruktur konektivitas antar-desa, penguatan sektor pertanian, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Salah satu proyek prioritas yang diusulkan adalah pembangunan rumah sakit di Kecamatan Muara Wahau guna memeratakan akses layanan medis di wilayah pedalaman.
Bappenas menyambut baik usulan tersebut, namun memberikan catatan kritis terkait teknis penyusunan dokumen. Pemkab Kutim diwajibkan menyusun project proposal yang lebih rinci dan profesional. Pemerintah pusat meminta setiap pembangunan yang diusulkan memiliki indikator dampak ekonomi yang jelas.
“Pulang dari Jakarta, Wakil Bupati akan memimpin langsung untuk memerintahkan Bappeda menyusun proposal yang lebih detail. Kami harus bisa membuktikan, misalnya, setiap kilometer jalan yang dibangun atau setiap hektar sawah yang dicetak, apa dampak konkretnya terhadap ekonomi warga, penurunan angka kemiskinan, hingga pengendalian inflasi daerah,” tegas Marhadin.
Ditambahkan Marhadin, Kutim dipandang sebagai daerah yang memiliki peran strategis dalam menumbuhkembangkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan melengkapi dokumen teknis secara profesional, Pemkab melalui Bappeda optimistis Bappenas akan membawa usulan ini langsung ke hadapan Presiden untuk mendapatkan dukungan pembiayaan.
Harapannya, sinergi antara pusat dan daerah ini tidak hanya membangun fisik infrastruktur, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.
“Kutim berkontribusi besar bagi nasional, maka sudah sepatutnya mendapatkan atensi khusus dari pusat,” tutupnya.(kopi13)
