Teks: Pemkab Kutim terus membuka peluang dan cara sinergi membangun daerah ini, termasuk membangun infrastruktur melibatkan peran swasta. (Fuji Pro Kutim)
SANGATTA – Di tengah ruang fiskal yang kian menyempit, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memilih tidak menurunkan kecepatan pembangunan. Justru sebaliknya, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi cambuk untuk memeras kecerdikan, merajut kolaborasi, dan memastikan 50 program unggulan tetap bergerak, tidak padam di tengah jalan.
Situasi ini menempatkan pemerintah daerah pada persimpangan krusial. Ketergantungan penuh pada kas daerah bukan lagi pilihan realistis. Maka, strategi pun diubah, membangun poros kerja sama dengan dunia usaha sekaligus memperkuat jejaring dengan Pemerintah Pusat. Pendekatan kolaboratif itu dipilih agar agenda prioritas tidak sekadar bertahan, melainkan tetap berdenyut dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Januar Bayu Irawan, menegaskan bahwa 50 program unggulan tersebut bukan proyek jangka pendek yang lahir dari euforia sesaat. Program-program itu dirancang sebagai cetak biru pembangunan daerah, fondasi yang diharapkan mampu mengokohkan kemandirian Kutim dalam jangka panjang.
“Lima puluh program unggulan ini adalah program prioritas yang akan kita laksanakan untuk mendorong kemandirian dan daya saing Kutim,” ujar Januar, belum lama ini.
Ia secara terbuka mengakui, kondisi APBD saat ini belum memungkinkan pemerintah daerah membiayai seluruh agenda pembangunan secara mandiri. Keterbatasan fiskal menjadi fakta yang tidak bisa disangkal. Karena itu, Pemkab Kutim membuka ruang selebar-lebarnya bagi keterlibatan sektor swasta serta dukungan kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, kita berupaya menggandeng pihak swasta melalui CSR (corporate social responsibility) serta kementerian pusat agar program-programnya bisa diarahkan ke Kutim,” jelasnya.
Langkah tersebut bukan sekadar retorika kebijakan. Jajaran pemerintah daerah secara intens menjalin komunikasi dengan kementerian dan lembaga di Jakarta. Bahkan, dalam sejumlah kesempatan strategis, koordinasi itu dipimpin langsung oleh pimpinan daerah guna memperkuat peluang masuknya program nasional ke Kutim.
“Kemarin kita juga sudah melakukan koordinasi ke kementerian, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati, untuk mencari peluang program yang bisa dilaksanakan di Kutim,” ungkap Januar.
Menurutnya, pola kerja semacam ini menjadi kunci agar beban pembiayaan pembangunan tidak seluruhnya bertumpu pada kas daerah yang terbatas. Skema pendanaan lintas sektor diharapkan mampu menjadi penyangga. Sehingga denyut pembangunan tetap terjaga dan tidak terhenti oleh kekangan fiskal.
Dalam peta besar perencanaan, seluruh program unggulan tersebut ditargetkan rampung dalam kurun lima tahun. Saat ini, pemerintah daerah masih berada pada fase awal pelaksanaan, fase di mana pondasi diletakkan dan arah kebijakan dipastikan tetap lurus.
“Ini baru satu tahun berjalan, jadi semua program masih dalam tahap progres. Konsepnya, 50 program ini akan kita kebut dan kita tuntaskan dalam lima tahun,” tegasnya.
Seiring perjalanan itu, Pemkab Kutim juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program sepanjang tahun 2025. Proses penilaian dilakukan untuk memotret capaian sekaligus mengidentifikasi sektor-sektor yang belum berjalan optimal. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Khususnya untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan tahun 2026.
“Nanti dari evaluasi itu akan terlihat kebutuhan di 2026, dan itu akan kita masukkan dalam RKPD agar program bisa lebih tepat sasaran,” ujar Januar.
Di antara puluhan agenda prioritas, isu pengangguran menempati posisi yang paling mendesak. Pemerintah daerah menilai persoalan ketenagakerjaan memiliki kaitan langsung dengan denyut ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tanpa intervensi yang tepat, pengangguran berpotensi menjadi simpul masalah sosial yang lebih luas.
“Yang paling urgen saat ini adalah pengurangan pengangguran. Kita dorong pelatihan tenaga kerja supaya mereka punya penghasilan dan daya beli masyarakat bisa meningkat,” katanya.
Ia menyebutkan, sejumlah perangkat daerah telah mulai menjalankan berbagai program pelatihan, termasuk yang menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Namun, pemerintah daerah tidak ingin program tersebut berhenti pada tataran seremonial. Efektivitas pelaksanaan terus dipantau agar benar-benar menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Harapan kami, masyarakat ikut melihat, mengawasi, dan memberikan masukan yang konstruktif agar program-program ini bisa berjalan lebih baik,” imbuhnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab Kutim memilih jalan berani, tidak mengerem, tetapi mencari bahan bakar dari berbagai sumber. Sebuah pertaruhan kebijakan untuk menjaga api pembangunan tetap menyala, meski angin keterbatasan fiskal bertiup kencang. (*/kopi3)
