Suasana Koordinasi (Rakor) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Se-Kaltim di ruang Meranti, Kantor Bupati pada Selasa (7/2/2023) malam. Foto: Vian Pro Kutim
SANGATTA- Memasuki tahun- tahun politik dan pesta demokrasi 2024 mendatang, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman berpesan kepada seluruh komponen masyarakat untuk menjaga stabilitas politik dan situasi yang kondusif. Pesan penting tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Se-Kaltim di ruang Meranti, Kantor Bupati pada Selasa (7/2/2023) malam.
“Situasi yang sudah stabil dan kondusif ini harus tetap dijaga jelang pelaksanaan pesta demokrasi. Baik itu pemilihan legislatif, kepala daerah maupun Presiden. Demokrasi jangan sampai tercederai karena kita lengah. Mari, saya mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersinergi menjaga kedamaian dan kebersamaan memasuki tahun politik ini,” pintanya.
Kepada Kesbangpol Kutim serta penyelenggara Pemilu yakni KPUD dan Bawaslu diingatkan untuk proaktif bekerja sama. Mengawal kondisi kekinian jelang pelaksanaan pesta demokrasi. Sehingga pelaksanaannya berjalan dengan lancar, aman dan damai.
“Belajar dari Pemilu tahun 2019, banyak petugas di TPS yang kolaps atau tumbang karena lamanya mekanisme perhitungan suara, maka perlu perbaikan dan perumusan yang komprehensif. Agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi,” harap Ardiansyah.
Berikutnya kepada para peserta Rakor Badan Kesbangpol Se-Kaltim, Ardiansyah menyampaikan selamat datang di Kutim. Dia berharap rakor ini bisa melahirkan rumusan yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di daerah masing-masing.
Sementara itu, Gubernur Kaltim H Isran Noor dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim Sufian Agus mengatakan bahwa Indeks Demokrasi di Kaltim pada 2020 berdasarkan laporan dari Bawaslu, masuk kategori “High Performance” sebesar 81,99. Menempati urutan ketiga nasional di bawah DKI Jakarta dan Gorontalo. Namun kontras dengan Indeks Kerawanan Pemilu yakni di urutan kelima secara nasional.
“Artinya Kaltim itu termasuk provinsi yang rawan terjadinya benturan atau konflik saat pesta demokrasi. Hal ini dipicu oleh berbagai hal diantaranya, heterogennya masyarakat di Kaltim baik itu suku, agama, latar belakang budaya, pendidikan dan kesenjangan ekonomi sosial,” urainya. “Dengan informasi seperti itu, saya mengajak seluruh masyarakat Kaltim bekerja sama, bersinergi. Agar potensi kerawanan Pemilu di Bumi Etam bisa dihindari, ” tegas Isran dalam sambutan yang dibaca tegas oleh Sufian yang berasal dari Desa Kelinjau Ilir, Kecamatan Muara Bengkal.
Sebelumnya, Ketua Panitia Rakor Badan Kesbangpol Se-Kaltim Sidik, menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan rakor ini adalah menginventarisi semua masukan dan permasalahan dari masing-masing Kabupaten/Kota. Guna mencari solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, terutama jelang pelaksanaan pesta demokrasi.
Sedangkan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 186 orang berasal dari 10 kabupaten/kota dan Badan Kesbangpol Provinsi Kaltim. Peserta mengikuti seminar dan lokakarya selama 2 hari (8-9 Februari) di Hotel Royal Victoria Sangatta. Kemudian akan diakhiri dengan orientasi lapangan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 14-17 Maret 2023.
Para peserta juga akan dibekali dengan materi yang bertajuk “Isu-Isu Strategis Bidang politik dan Pemerintah Umum jelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Perencanaan anggaran dalam rangka menghadapi Pemilu, Dukungan Anggaran melalui BPKAD Provinsi Kaltim. Serta Progam Kerja Aktual Badan Kesbangpol Kaltim 2023. (kopi4/kopi3)
