Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat membuka kegiatan Bimtek Siskuedes 2.04 yang diikuti oleh seluruh perangkat Pemdes di 18 Kecamatan di Kutim. Foto: Irfan/Pro Kutim
SAMARINDA – Makna filosofis (ilmu pengetahuan) dalam mengelola keuangan daerah menjadi salah satu pesan utama dari Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Keuangan Daerah (Siskeudes) 2.04 Kabupaten Kutim, Rabu (26/1/2022).
Di acara yang berlangsung di Ballroom Lantai 3 Hotel Mercure Jalan Mulawarman Samarinda, Ardiansyah menegaskan bahwa hal itu wajib dimiliki seluruh pemerintahan desa (Pemdes) di 18 Kecamatan Kutim.
“Hasilnya dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seluruh aparatur penyelenggaraan pemdes sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan pelaksanaan proposional dan implementasi. Sebagai bagian dari upaya untuk menguatkan fungsi dan tugas peran dari penyelenggaraan pemdes,” tegasnya disaksikan Kepala DPMD Kutim yang juga Plt Asisten Pemkesra Yuriansyah, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltim Supriyadi, Direktur Edi Sulistyanto dan 209 peserta Bimtek Siskeudes 2.04 Kutim.
Selanjutnya, perkembangan terhadap perubahan digital saat ini memang luar biasa. Sistem yang ada di daerah perubahannya pun cukup cepat. Secara aturan dan Pemerintah Pusat sampai hari ini juga sama. Semuanya harus menggunakan sistem aplikasi dan terfokus pada sistem digital yang ada di daerah. Pemkab melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) sengaja bekerja sama dengan lembaga yang sudah mumpuni dalam implementasi Siskeudes 2.04, yakni BPKP dan Smart Academy.
“Saya harap para peserta Bimtek bisa menyerap ilmu yang disampaikan dari narasumber. Ke depannya agar kegiatan-kegiatan desa saat menginput di aplikasi 2.04 bisa dipahami. Hingga akhirnya dengan sistem ini akan banyak memberikan kemudahan. Memang perlu banyak belajar serta harus mempunyai pengetahuan teknologi yakni go digital,” tegasnya.
Ardiansyah menegaskan sesuai dengan visi misi “Menata Kutim Sejahtera untuk Semua” yang diusungknya bersama Wabup H Kasmidi Bulang, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan dijadikan target pembangunan. Artinya program yang on the track (dalam jalur). Selanjutnya nanti, pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBD dan Dana Desa (DD) bersumber dari APBN bisa dikelola dengan baik. Seluruh perangkat pemdes juga bekerja sama dengan semangat yang baik, perasaan senang dan nyaman, dengan dukungan merdeka sinyal. Setelah tidak ada lagi blankspot di 72 desa di Kutim.
“Ke depan untuk titik-titik blankspot, Pemkab Kutim akan terus bekerja keras untuk tidak ada lagi desa blankspot. Saya harap tidak ada alasan lagi kekurangan sinyal dalam pengelolaan keuangan desa,” urainya. (kopi13/kopi3)
