Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman saat menghadiri kegiatan BPK RI di Cendrawasih Room JCC Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat.Foto: Irfan/Bahtiar/Pro Kutim
JAKARTA– Senin (8/7/2024) menjadi hari yang penting bagi Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman. Didampingi Sekretaris Kabupaten Kutim Rizali Hadi dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim Ade Achmad Yulkafilah, Bupati Ardiansyah menghadiri undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Acara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua BPK Isma Yatun, dan sejumlah menteri kabinet ini bertujuan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.
Usai pertemuan tersebut, Bupati Ardiansyah menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian Kutim dalam hal tata kelola keuangan yang baik.
“Kutim sudah menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan wajib pemerintah daerah melaksanakannya agar tidak terjadi kebocoran dan kesalahan. Fokus kami adalah memantapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Ardiansyah kepada media.
Pengakuan tertinggi berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk laporan keuangan Kutim, menurut Ardiansyah, adalah bukti bahwa pemerintah daerah telah bekerja sesuai standar tertinggi. “Dengan WTP ini, pemerintah harus mampu bekerja dengan baik,” tegasnya. Kutim telah dua kali berturut-turut meraih WTP dan berkomitmen untuk mempertahankannya di masa depan.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya mengapresiasi dedikasi dan profesionalisme BPK dalam melaksanakan tugasnya. “WTP bukanlah prestasi, tapi merupakan kewajiban kita semua dalam penggunaan APBN secara baik,” ujar Presiden. Ia menegaskan pentingnya penggunaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN dan APBD yang harus dipenuhi dengan baik oleh semua pihak.
Presiden RI Joko Widodo saat menerima LHP-LKPP Tahun 2023 dan IHPS II Tahun 2023 dari Ketua BPK RI Isma Yatun. Foto: Irfan/Bahtiar/Pro Kutim
Presiden Jokowi juga menyoroti tantangan global seperti geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang semakin nyata. Namun, di tengah pertumbuhan ekonomi 5,11 persen dan inflasi yang terjaga, ia menekankan stabilitas ekonomi dan politik Indonesia.
Di era transisi pemerintahan saat ini, Presiden berharap dukungan penuh dari BPK dan seluruh komponen bangsa untuk memastikan kelancaran peralihan pemerintahan pada Oktober 2024. Dia juga mengharapkan agar rekomendasi dari BPK segera ditindaklanjuti oleh para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan membangun pemerintahan yang lebih akuntabel, fleksibel, dan berorientasi pada hasil.
Ketua BPK Isma Yatun dalam sambutannya menekankan peran penting BPK sebagai salah satu pilar utama dalam rantai akuntabilitas nasional.
“BPK berperan besar dalam memastikan keuangan negara digunakan seefisien mungkin untuk kemakmuran rakyat,” katanya. Dia juga menyoroti pentingnya transformasi dalam pengelolaan keuangan negara melalui penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP).
Acara di JCC tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan transparan. Dengan dukungan penuh dari BPK dan arahan tegas dari Presiden, diharapkan pemerintahan Indonesia akan terus meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. (kopi13/kopi3)
