TAPD saat jumpa pers bersama awak media kutim di Ruang Meeting Kantor Bapenda Kutim. Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menghadapi gelombang besar dalam pengelolaan fiskal 2025. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang semula diproyeksikan menjadi motor pembangunan, harus mengalami koreksi drastis akibat penurunan signifikan pendapatan daerah dan tentunya karena kebijakan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Pusat.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Kabupaten (Seskab) Kutim Rizali Hadi, menegaskan bahwa kondisi ini bukan sekadar soal angka, melainkan tantangan serius dalam menjaga ritme pembangunan.
“Penyesuaian ini merupakan respons atas kebijakan efisiensi nasional dan prioritas pembangunan pusat. Kami perlu menyelaraskan struktur pendapatan dan belanja agar tetap seimbang,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bapenda Kutim, Selasa (2/9/2025).
Didampingi jajaran eksekutif, Rizali menjelaskan bahwa APBD Kutim sebelum perubahan diproyeksikan mencapai Rp 11,151 triliun. Namun, angka tersebut terkoreksi menjadi Rp 9,376 triliun. Penurunan Rp 1,775 triliun atau setara 15,92 persen ini memaksa Pemkab melakukan penyesuaian lintas sektor.
“Imbasnya terasa pada kemampuan daerah dalam menggerakkan berbagai program pembangunan,” tambahnya.
Dari sisi belanja, penghematan juga tak terelakkan. Alokasi Rp 11,136 triliun yang telah disusun awal tahun kini dipangkas menjadi Rp 9,475 triliun, berkurang Rp 1,661 triliun. Pemangkasan hampir 15 persen tersebut meliputi belanja operasional, modal, hingga transfer antar daerah. Namun, Pemkab memastikan arah belanja tetap fokus pada enam strategi, termasuk menjalankan Surat Edaran Mendagri, menyesuaikan RKPD, hingga mengamankan kewajiban belanja pegawai dan layanan dasar.
“Belanja juga diarahkan untuk melaksanakan 50 program unggulan (kepala daerah) dan mengoptimalkan dana dari sumber khusus seperti DAK dan DBH,” jelas Rizali.
Dari sisi pembiayaan, Kutim masih memiliki ruang dengan dukungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2024 sebesar Rp 113,9 miliar. Sementara pengeluaran diarahkan untuk penyertaan modal Rp 15 miliar bagi Perumdam Tirta Tuah Benua. Meski ruang fiskal kian sempit, Pemkab berupaya menjaga keseimbangan agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Kami pastikan program prioritas dan kebutuhan dasar tetap berjalan. Efisiensi dilakukan tanpa mengorbankan pelayanan,” tegas Rizali.
Koreksi APBD ini menjadi cermin betapa rapuhnya ketergantungan daerah terhadap dinamika fiskal nasional. Namun, dengan strategi efisiensi dan fokus pada prioritas, Kutim berupaya memastikan roda pembangunan tetap berputar meski di tengah badai keterbatasan. (kopi13/kopi3)
