Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman hadiri Kajian Teknis Pemilu. Foto: Vian Prokutim
SANGATTA – Stabilitas politik dan legitimasi demokrasi tak bisa hanya ditopang oleh mekanisme pemilihan semata. Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman menegaskan pentingnya kajian teknis pemilu sebagai fondasi agar proses demokrasi berjalan lancar, jujur, dan berintegritas. Pandangan itu ia sampaikan saat membuka kegiatan kajian teknis penyelenggaraan pemilu yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutim bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman Samarinda, di Ruang Tempudau, Kantor Bupati, Selasa (2/9/2025).
Menurut Ardiansyah, pemilu tidak hanya soal prosedur memilih, tetapi juga menyangkut legitimasi politik serta kepercayaan masyarakat kepada negara.
“Kajian teknis ini penting karena mampu mengantisipasi berbagai kendala di lapangan, sekaligus memastikan semua tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. Sinergi ini menunjukkan bahwa suksesnya pemilu bukan hanya tanggung jawab KPU, melainkan tugas bersama demi menjaga stabilitas politik dan pembangunan di Kutai Timur,” ujarnya.
Ia menyoroti pentingnya akurasi data kependudukan. Perubahan demografis yang dipicu derasnya arus investasi membawa banyak pendatang baru ke Kutim. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung pada jumlah kursi DPRD Kutim di Pemilu 2029.
“Disdukcapil harus benar-benar mencatat dengan baik data kependudukan. Investasi besar yang masuk membawa banyak tenaga kerja dan pendatang baru. Jika administrasi kependudukan tidak akurat, maka akan memengaruhi representasi politik kita, termasuk jumlah kursi DPRD Kutim di masa depan,” tegasnya.
Ketua KPU Kutim Siti Akhlis Muafin, menambahkan kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus langkah strategis memperkuat kesiapan penyelenggara.
“Kami di KPU berkomitmen agar seluruh proses pemilu terlaksana secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kehadiran pemerintah daerah dan akademisi tentu menjadi energi tambahan untuk menjawab tantangan teknis di lapangan,” katanya.
Dari sisi akademik, Zulkifli Abdullah dari FISIP Unmul menekankan kontribusi perguruan tinggi tidak berhenti pada pendidikan dan penelitian, melainkan juga dukungan terhadap kebijakan publik.
“Kami melihat kajian teknis ini penting agar demokrasi di Kutim semakin matang. Melalui riset dan diskusi akademik, kami berharap bisa memberi rekomendasi yang solutif bagi KPU Kutim untuk evaluasi, baik terkait manajemen logistik, penguatan kapasitas penyelenggara, penatalayanan daerah pemilihan maupun strategi meningkatkan partisipasi pemilih yang akan disampaikan ke KPU RI,” katanya.
Diskusi interaktif yang menyertai acara membedah sejumlah isu strategis, mulai dari keterbatasan akses geografis, distribusi logistik ke pedalaman, hingga potensi rendahnya partisipasi pemilih. Kolaborasi antara KPU, Pemkab Kutim dan FISIP Unmul diharapkan dapat memperkuat demokrasi lokal sekaligus memastikan Pemilu 2029 di Kutim berjalan sukses dan bermartabat. (kopi4/kopi3)
