BI Kaltim dan Bankaltimtara terima penghargaan dari Pemkab Kutim atas dukungan percepatan digitalisasi daerah Foto: Bella/Prokutim
SANGATTA – Upaya mempercepat digitalisasi layanan publik dan transaksi keuangan daerah terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Hal itu ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim, Kamis (25/9/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Turut hadir Kepala Bankaltimtara Cabang Sangatta Marliansyah, Deputi Bank Indonesia wilayah Kaltim Agus Taufik, para camat, kepala perangkat daerah, serta unsur Forkopimda.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim Syahfur, dalam laporannya menyampaikan bahwa TP2DD menjadi langkah strategis untuk memperkuat elektronifikasi transaksi.
“Dengan adanya TP2DD, koordinasi antar instansi lebih mudah terjalin, sehingga sinergitas pelaksanaan digitalisasi dapat tercapai. Terima kasih kepada Bank Indonesia Perwakilan Kaltim dan Bankaltimtara yang terus mendorong digitalisasi di Kutim, terutama dalam penambahan kanal pembayaran non-tunai untuk memudahkan wajib pajak,” katanya.
Ia menambahkan, Kutim sejak 2021 hingga semester I 2025 telah mencapai indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tahap Digital dengan capaian 95,5 persen. Prestasi ini menjadikan Kutim meraih predikat Terbaik III P2DD Wilayah Regional Kalimantan pada 2023.
Deputi Bank Indonesia wilayah Kaltim Agus Taufik dalam sambutannya mengapresiasi capaian tersebut sebagai langkah maju dalam tata kelola keuangan daerah. Namun, ia menekankan digitalisasi bukan hanya tentang transaksi non-tunai, melainkan juga fondasi penting untuk memperluas sumber pendapatan baru.
“Capaian Kutim membuktikan komitmen daerah yang kuat. Tetapi tantangan ke depan adalah bagaimana digitalisasi ini tidak hanya dipahami sebagai modernisasi sistem pembayaran, melainkan juga sebagai pintu masuk untuk membuka sumber-sumber pendapatan lain, meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan memperluas inklusi keuangan,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi harus menyentuh layanan publik yang lebih luas, seperti sektor perizinan, retribusi daerah, hingga layanan transportasi.
“Dengan begitu, Kutim dapat memperkuat basis pendapatan asli daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal,” tambahnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setkab Kutim, Sudirman Latif, menegaskan bahwa Rakor TP2DD ini adalah instrumen penting untuk mempercepat langkah-langkah strategis digitalisasi.
“Saya sangat mengapresiasi capaian tim ini. High Level Meeting (HLM) seperti hari ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi. Semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga perbankan, hingga masyarakat, harus bersama-sama mendorong digitalisasi,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan keterkaitan digitalisasi dengan peningkatan PAD dan kemandirian fiskal.
“Jika seluruh proses perizinan, pajak, dan layanan publik sudah berbasis digital, maka transparansi meningkat, kebocoran bisa diminimalisir, dan pendapatan asli daerah otomatis terdongkrak. Visi Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan Kutim yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing hanya bisa tercapai jika kita mandiri secara fiskal,” jelasnya.
Sudirman juga menyinggung keterkaitan digitalisasi dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang baru dibuka. Menurutnya, keberadaan MPP harus dimaksimalkan dengan integrasi layanan digital sehingga masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan sekaligus berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.
Sebagai tindak lanjut nyata dalam mendorong digitalisasi, Rakor TP2DD ini juga dirangkai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembaruan perjanjian kerja sama antara Bapenda Kutim dan Bankaltimtara. Kerja sama ini meliputi integrasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui sistem perbankan host to host payment (API Web Services), yang diharapkan dapat mempercepat proses transaksi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Selain itu, dilakukan pula penyerahan piagam penghargaan kepada Bank Indonesia Perwakilan Kaltim dan Bankaltimtara Cabang Sangatta atas dukungan dan peran aktif mereka dalam mendorong percepatan serta perluasan digitalisasi daerah di Kutim.
“Mari kita dukung penuh program digitalisasi ini. Rapat koordinasi ini harus melahirkan formula konkret agar Kutim benar-benar siap menghadapi tantangan fiskal ke depan. Momentum ini kita jadikan pijakan untuk mendukung penuh visi dan misi kepala daerah,” pungkas Sudirman.
Rakor TP2DD diharapkan menghasilkan rumusan strategi yang memperkuat digitalisasi keuangan daerah, sekaligus membuka jalan bagi kemandirian fiskal menuju terwujudnya Kutim yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.(kopi12/kopi13)
