Ardiansyah jadi Pembicara di LAN RI. Foto: Dewi/ProKutim
SAMARINDA – Auditorium Kampus Pusjar SKPP Samarinda, Jumat (26/9/2025), menjadi ruang belajar bersama ketika para pejabat administrator dari berbagai instansi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berkumpul. Mereka mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2025. Dalam sesi khusus bertajuk Leadership Experience Sharing Session III, Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman tampil sebagai narasumber utama. Diskusi ini dipandu oleh Pengelola Layanan Operasional Pusjar SKPP Anna Amalia yang bertindak sebagai moderator.
Tema yang diangkat, “Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Kutai Timur”, memberi arah jelas pada sesi ini. Tujuannya bukan sekadar menambah teori kepemimpinan, melainkan memberikan wawasan praktis tentang bagaimana aparatur sipil negara (ASN) dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Dalam paparannya, Ardiansyah memulai dari hal mendasar. ASN adalah abdi negara sekaligus abdi masyarakat.
“Apapun yang dilakukan sebagai ASN, sebagai pejabat publik dan sebagai kepala daerah harus mengacu pada regulasi yang ada seperti UUD dan turunannya, ada undang-undang, peraturan menteri, dan lainnya,” ujarnya.
Bagi Ardiansyah, keberadaan aturan menjadi pondasi, tetapi implementasi pelayanan tetap ditentukan oleh sikap integritas dan komitmen aparatur. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan visioner dan kolaboratif. Menurutnya, kualitas pelayanan publik tidak cukup ditopang regulasi. Melainkan juga inovasi berkelanjutan serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kunci utama peningkatan kinerja pelayanan publik adalah adanya inovasi berkelanjutan, kedisiplinan, serta kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi, bukan sekadar menjalankan rutinitas,” tegasnya.
Dalam forum itu, Ardiansyah turut membagi pengalaman nyata. Di Kutim, digitalisasi layanan perizinan telah diperluas untuk memangkas prosedur panjang yang selama ini kerap menjadi keluhan masyarakat. Selain itu, pemerintah kabupaten juga mendorong penguatan pelayanan berbasis desa agar urusan warga tidak selalu harus menunggu penyelesaian di ibu kota kabupaten. Upaya ini, kata dia, menjadi bagian dari strategi mempercepat pembangunan sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
Para peserta PKA menyambut antusias materi yang disampaikan. Diskusi berlangsung interaktif, terutama ketika Ardiansyah memaparkan sejumlah inovasi yang dinilai berhasil mengubah wajah pelayanan publik di Kutim. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan teknis mengenai penerapan digitalisasi layanan, sementara yang lain menyoroti tantangan membangun budaya kerja disiplin di lingkungan birokrasi.
Sesi yang berlangsung hampir setengah hari itu tidak sekadar menyajikan teori kepemimpinan, tetapi juga pengalaman praktis seorang kepala daerah yang menghadapi langsung dinamika birokrasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan seperti ini, pelatihan diharapkan tidak berhenti pada ruang kelas, melainkan memberi inspirasi bagi para peserta untuk membawa perubahan nyata di instansinya masing-masing.
Melalui forum ini, Ardiansyah ingin menyampaikan pesan bahwa kepemimpinan publik harus terus bergerak maju. ASN, menurutnya, harus terbuka pada inovasi, peka terhadap aspirasi masyarakat, serta berani mengambil langkah baru untuk menghadirkan pelayanan yang lebih adil, transparan, dan berdaya guna. (kopi15/kopi3)
