Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Timur Award 2025 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Samarinda Foto: Bagus Prokutim
SAMARINDA – Langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan kembali membuahkan hasil. Pada Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Timur Award 2025 yang digelar di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Jumat (3/10/2025) malam, Kutim berhasil mempertahankan predikat sebagai kabupaten/kota informatif terbaik kedua di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan capaian skor 99,60 poin. Poin tersebut meningkat signifikan dari 97,76 poin pada tahun sebelumnya.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim Ronny Bonar Hamonangan Siburian dari Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji. Capaian ini menegaskan konsistensi Kutim dalam membangun sistem pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Sebuah langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih serta partisipatif.
Ronny Bonar mewakili Bupati Kutim mengungkapkan rasa syukur atas capaian ini. Ia menilai peningkatan skor tersebut merupakan hasil nyata dari kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun tata kelola informasi publik yang lebih baik.
“Tahun ini Kutim mencatat 99,60 poin, naik dari 97,76 pada 2024. Peningkatan ini lahir dari sinergi dan komunikasi seluruh perangkat daerah dengan niat bersama memperbaiki tata kelola informasi publik,” jelas Ronny.
Menurutnya, lonjakan nilai ini menandai bahwa semangat keterbukaan informasi di Kutim bukan sekadar slogan, melainkan sudah mengakar dalam budaya kerja birokrasi. Tujuan utama Pemkab Kutim adalah memberikan transparansi agar masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya.
Tidak hanya di tingkat kabupaten, sejumlah perangkat daerah di Kutim juga menorehkan prestasi membanggakan. Berdasarkan keputusan Komisi Informasi (KI) Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim dinobatkan sebagai peringkat pertama kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan skor sempurna 100.
Sementara RSUD Kudungga meraih peringkat kedua kategori Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan nilai 99,60 poin. Adapun Disdukcapil Kutim, Kecamatan Sangatta Utara, serta Bawaslu Kutim berhasil mempertahankan predikat “Informatif” di kategori masing-masing.
Di penghujung acara, Ronny menegaskan pentingnya menjaga konsistensi dan memperluas semangat keterbukaan ke seluruh lini pemerintahan.
“Kami berharap semua perangkat daerah memiliki semangat yang sama, menciptakan budaya kerja transparan untuk menata kelola keterbukaan informasi publik. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan secara nyata manfaat transparansi ini,” tutupnya.
Dari tempat terpisah, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam sambutan melalui video conference menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi cerminan komitmen daerah dalam memperkuat layanan publik berbasis keterbukaan dan akuntabilitas.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim Imran Nuse, menyoroti peningkatan signifikan jumlah Badan Publik yang berhasil mencapai predikat Informatif.
“Hak atas informasi publik adalah hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Tahun ini terdapat 82 Badan Publik berpredikat Informatif, naik tajam dari 54 di tahun 2024 dan hanya 23 di tahun 2023,” ujarnya.
Dengan capaian ini, Kutim kembali meneguhkan diri sebagai salah satu daerah paling progresif di Kaltim dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Sebuah pijakan penting bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan dipercaya rakyat. (kopi5/kopi4/kopi3)
