Suasana Musrenbangcam Kaubun. (Foto Wahyu Yuli Artanto Pro Kutim)
KAUBUN – Kegiatan Musrenbangcam Kaubun telah di buka oleh Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman di areal lapangan Bumi Etam Futsal, kawasan kantor camat Kaubun, Selasa (23/3/2021). Kecamatan Kaubun pun mengajukan usulan sebanyak 199 dari berbagai sisi skala prioritas setiap desa yang ada di Kabun.
3Plt Sekcam Kabun Lalu Ukir Wiratama mewakili Camat Kabun mengatakan untuk usulan Musrenbang di wilayahnya masih banyak yang harus dibenahi. Antara lain mengenai air, listrik dan infrastruktur jalan serta fasilitas telekomunikasi untuk membuka blank spot di Kaubun.
“Dari 8 desa yang ada di Kaubun mengajukan usulan sebanyak 199 usulan. Mudah-mudahan yang prioritas bisa terealisasi di tahun 2022,” ungkapnya.
Saat membuka Musrebang Kaubun, Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman berharap, pembangunan di kecamatan kabun bisa terus berlanjut. Ia menerangkan diwilayah Kutim ini dahulunya ada rencana pembangunan KIPI Maloy. Kini, pun sudah berjalan namun belum bisa terlaksana secara maksimal karena banyaknya keterbatasan. Sehingga sampai saat ini, Kutim belum memiliki industri CPO.
“Sarana dan prasarana KIPI Maloy bagaikan hidup segan tapi mati tak mau,” jelasnya.
Lanjut Ardiansyah menerangkan sekarang KIPI Maloy menjadi KEK MBTK. Sejalan dengan visi-misi Bupati dan Wabup Kutim kini yakni menata Kutim sejahtera untuk semua. Diharapkan tahun 2022 sudah bisa diterapkan untuk menuntaskan segala permasalahan yang tertinggal.
“Kaubun ini adalah salah satu kecamatan penyangga diantaranya pertanian holtikultura, kebun sawit dan lainnya. Dan bisa menjadi kecamatan yang luar biasa. (Kemudian) saya tegaskan setengah APBD Kutim bakal diberikan untuk pembangunan infrastruktur dasar,” kata orang nomor satu di Kutim tersebut.
Acara yang disertai dengan protokol kesehatan COVID-19 itu, dihadiri Wabup Kasmidi Bulang beserta jajaran ASN esselon II, III dan IV, Ketua DPRD Kutim H Joni, dan beberapa Anggota DPRD Kutim. Direktur PDAM Tirta Tuah Benua Kutim Suparjan, perwakilan stakeholder, tokoh masyarakat dan unsur Muspika.(hms7/hms3)
