Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi. Foto: Bagus/Pro Kutim
SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) saat ini memegang dua program krusial yang saling mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi saat diwawancarai awak media setelah menghadiri Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-26 Kutim di Ruang Sidang Utama DPRD pada Kamis (9/10/2025).
Program-program tersebut berfokus pada pemberdayaan kelompok lanjut usia (lansia) dan percepatan penurunan angka keluarga berisiko stunting di Kutim.
Junaidi menjelaskan bahwa program Sekolah Lansia menjadi jawaban untuk memberdayakan kelompok usia 40 tahun ke atas, yang dalam konteks BKKBN disebut sebagai lansia. Menurutnya, penduduk Kutim akan dikatakan berkualitas jika tidak ada yang menganggur atau mengalami stres, dan Sekolah Lansia dirancang untuk memastikan para lansia merasa bangga dan bahagia di usia mereka.
Karena ketiadaan aktivitas seringkali menjadi masalah utama, program yang berlangsung selama setahun ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti senam, kesenian, dan pelatihan keterampilan yang diakhiri dengan proses wisuda.
Pelaksanaan Sekolah Lansia merupakan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, memanfaatkan lembaga non-formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lembaga kursus/pelatihan. Para guru dan pamong bertindak sebagai pelatih, bahkan memanfaatkan alat-alat laboratorium yang ada untuk memberdayakan keterampilan peserta. Diharapkan setelah lulus, para lansia ini dapat memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki.
Di sisi lain, DPPKB Kutim serius menggarap upaya pencegahan stunting dari hulu. Junaidi mengungkapkan bahwa mereka menargetkan penurunan kasus keluarga berisiko stunting dari 19.000 menjadi 11.000, sesuai target dalam Peraturan Bupati. Saat ini, angka prevalensi stunting Kutim berada di angka 26 persen, dan DPPKB menargetkan penurunan hingga 24 persen atau bahkan lebih. Dua kecamatan, yaitu Sangatta Utara dan Bengalon, diidentifikasi sebagai penyumbang terbesar angka keluarga berisiko stunting ini.
Untuk mempercepat penurunan tersebut, dinas melakukan intervensi dengan menganalisis data Keluarga Berisiko Stunting (KRS), terutama terkait faktor “4T” yakni Terlalu Dekat (jarak kelahiran), Terlalu Muda (usia ibu melahirkan), Terlalu Banyak (jumlah anak), dan Terlalu Tua (usia ibu melahirkan). Junaidi juga menjelaskan bahwa jarak usia anak yang terlalu dekat seringkali menjadi pemicu keluarga menjadi berisiko, karena urusan keluarga dan pendidikan anak menjadi tidak terurus.
Untuk itu, pihaknya mendorong edukasi kepada masyarakat melalui tim pendamping keluarga agar beralih dari penggunaan KB tradisional ke KB modern.
Junaidi turut menegaskan bahwa upaya penurunan keluarga berisiko stunting tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melalui kolaborasi lintas Perangkat Daerah (PD). Program pengadaan 1.000 Rumah Layak Huni (RLH), yang menjamin sanitasi dan sirkulasi udara yang baik, menjadi solusi fisik utama. DPPKB berupaya memastikan keluarga yang berisiko stunting masuk dalam program pembangunan RLH ini.
Kolaborasi juga terjadi pada pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Direktur PDAM telah berkomitmen menyediakan pemasangan air bersih secara gratis bagi seluruh masyarakat yang masuk dalam golongan Desil 1, 2, 3, dan 4, asalkan data mereka terdaftar. Dalam konteks BKKBN, Desil 1 hingga 4 merujuk pada 40 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yang sangat membutuhkan bantuan sosial, pekerjaan, dan pendidikan.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Distransnaker) juga berkontribusi melalui program pembukaan 50.000 lowongan kerja. Ia berharap dengan sinergi antarPD yang kuat, penurunan angka keluarga berisiko stunting di Kutim dapat terwujud.(kopi5/kopi13)
