Momen puluhan Tim Pendamping Keluarga (TPK) mengikuti pembekalan verifikasi dan validasi data Keluarga Risiko Stunting (KRS).Foto: Istimewa
SANGATTA — Dalam upaya mewujudkan Kutai Timur (Kutim)yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing, Pemerintah Kabupaten Kutim terus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia sejak dini. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penguatan kualitas data dalam penanganan stunting, agar setiap program dan bantuan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kesadaran akan pentingnya data yang akurat mendorong Pemkab Kutim bersama PT Kaltim Prima Coal (KPC) memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) melalui pembekalan verifikasi dan validasi (verval) data Keluarga Risiko Stunting (KRS). Sebanyak 50 TPK se-Kecamatan Sangatta Utara mengikuti pembekalan yang digelar di Wisma Prima J-18 KPC Swarga Bara, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan ini melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta jajaran Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai pemangku kepentingan utama dalam percepatan penurunan stunting.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B, menyebut pembekalan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Ia menegaskan bahwa verval data bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan fondasi utama seluruh intervensi penurunan stunting.
“TPK harus benar-benar memahami cara memvalidasi data. Bukan hanya mengisi formulir, tetapi juga memahami kondisi riil dan karakter keluarga yang didata,” ujar Junaidi.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam proses pendataan. Menurutnya, masyarakat akan lebih terbuka jika memahami bahwa data yang dikumpulkan bermuara pada program nyata yang membantu mereka keluar dari risiko stunting. Selain itu, aspek legalitas petugas lapangan turut menjadi perhatian.
“Dengan membawa surat tugas resmi, TPK dapat membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat yang kini semakin sensitif terhadap permintaan data pribadi,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Superintendent Community Health and Education (CHE) KPC, Febriana Kurniasari, menegaskan komitmen perusahaan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di Kutai Timur melalui bantuan yang sepenuhnya berbasis data terverifikasi.
“Salah satu langkah strategis yang kami lakukan adalah memberikan pembekalan verval data KRS kepada 50 TPK di Kecamatan Sangatta Utara,” ungkap Febriana.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran program kolaborasi penurunan stunting yang telah digelar sebelumnya, sekaligus menjadi tahapan penting sebelum proses teknis verval dilakukan di lapangan. Standarisasi pemahaman dan metode kerja kader, menurutnya, menjadi syarat mutlak agar data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi riil keluarga sasaran.
“Kami tidak ingin hanya menurunkan kader ke lapangan tanpa bekal yang memadai. Kader harus memiliki metode yang sama dan pendekatan yang tepat agar tidak ditolak masyarakat,” jelasnya.
Febriana mengungkapkan, KPC sebelumnya telah menerima data KRS dari DPPKB dan data stunting dari Dinas Kesehatan. Namun, untuk memastikan intervensi tepat sasaran, data tersebut perlu diverifikasi ulang. Hasil verval inilah yang nantinya menjadi dasar penentuan bentuk intervensi, baik oleh KPC maupun para kontraktornya.
“Jika ternyata keluarga tidak membutuhkan jamban atau air bersih, tetapi lebih membutuhkan pendampingan pengasuhan atau perbaikan gizi, maka itulah yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Ia menambahkan, anggaran pembekalan ini berkisar Rp 50–60 juta. Meski tidak besar, dana tersebut dinilai krusial untuk menjamin kualitas proses di lapangan dan meminimalkan kesalahan data. KPC juga menegaskan bahwa perannya bersifat mendukung, bukan menggantikan kewenangan pemerintah.
“KPC hadir untuk membantu hal-hal yang belum terjangkau pemerintah, tentu dengan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih program,” katanya.
Menurut Febriana, tantangan terbesar dalam penanganan stunting bukan hanya pada bantuan langsung seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT), tetapi juga pada intervensi struktural yang membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah.
“Kita ingin semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menurunkan angka KRS dan stunting. KPC tidak bisa berjalan sendiri,” pungkasnya.
Melalui penguatan kapasitas TPK dan sinergi lintas sektor ini, Pemkab Kutim berharap data yang dihasilkan benar-benar valid dan menjadi pijakan kuat bagi aksi nyata, demi melahirkan generasi Kutim yang sehat, unggul, serta berkualitas.(*/kopi12/kopi13)
