Suasana kegiatan gerakan pangan murah yang digelar oleh Pemkab Kutim. Foto: Istimewa
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengambil langkah proaktif dalam menstabilkan harga dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan menggelar penyaluran sembako murah serentak di tiga lokasi strategis pada Sabtu (30/8/2025).
Inisiatif ini merupakan bagian dari Gerakan Pangan Murah (GPM) nasional, yang diinisiasi oleh pemerintah pusat sebagai respons terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi yang masih dirasakan oleh sebagian masyarakat.
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setkab Kutim Noviari Noor, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar intervensi pasar, tetapi juga wujud nyata dari sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, kepolisian, Bulog, dan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Untuk Kabupaten Kutim, kegiatan ini dipusatkan di tiga titik, yaitu Sangatta Utara, Sangatta Selatan, dan satu titik tambahan dari Dinas Perindagkop Provinsi di depan Kantor Camat Sangatta Selatan. Semua titik ini menyalurkan bahan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pasar,” ujar Noviari.
Di Sangatta Utara, distribusi sembako dipusatkan di Polder Ilham Maulana, dengan alokasi sekitar 4 ton beras, 1 ton minyak goreng, dan 1 ton gula pasir.
Sementara itu, di Sangatta Selatan, penyaluran dilakukan secara mobile oleh jajaran Polres Kutim dengan total distribusi mencapai 7 ton beras.
Selanjutnya di titik ketiga merupakan program terpisah yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kaltim yang turut menyalurkan sembako dengan harga terjangkau kepada masyarakat.
Paket sembako yang disediakan dalam program GPM kali ini terdiri dari 5 kilogram beras SPHP, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram gula pasir, yang dijual dengan harga Rp 102 ribu per paket jauh lebih rendah dari harga pasar.
Novi menjelaskan bahwa program ini merupakan respons atas data Kementerian Pertanian dan Bulog yang mencatat bahwa stok beras nasional masih mencukupi hingga akhir tahun.
“Stok kita sebenarnya melimpah. Berdasarkan laporan terakhir dari Menteri Pertanian, masih ada sekitar 1,3 juta ton beras yang harus disalurkan hingga akhir 2025. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong percepatan distribusi agar stok tidak menumpuk dan masyarakat bisa memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau,” jelasnya.
Meskipun tidak ada kuota khusus untuk Kutim, Pemerintah Kabupaten Kutim secara aktif mengajukan permintaan kepada Bulog melalui wilayah distribusi Samarinda untuk mengamankan pasokan.
Terkait inflasi daerah, Noviari menjelaskan bahwa Kutim saat ini berada dalam kondisi yang relatif stabil. Namun, langkah-langkah pengendalian seperti ini tetap diperlukan untuk menjaga situasi tetap kondusif, terutama menjelang akhir tahun.
“Inflasi kita tidak tinggi, tidak rendah juga, berada di papan tengah. Tapi program seperti ini penting untuk mencegah lonjakan harga, terutama menjelang musim penghujan dan akhir tahun yang biasanya menyebabkan gangguan distribusi,” terangnya.
Selain fokus pada harga dan inflasi, Pemerintah Kabupaten Kutim juga memanfaatkan momentum ini untuk mengakselerasi berbagai program ketahanan pangan. Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan mencakup pembukaan lahan sawah baru, peningkatan produksi pertanian, hingga penguatan sistem irigasi.
Kemudian, terkait dampak program ini terhadap angka kemiskinan, Novi sapaan akrabnya mengakui bahwa penyaluran sembako murah belum mampu secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan. Namun, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat untuk tetap memiliki akses terhadap pangan pokok yang berkualitas.
Pemerintah Kabupaten Kutim memastikan bahwa program serupa akan terus dilaksanakan secara berkala, baik melalui program pusat maupun kolaborasi dengan provinsi dan pihak swasta. Tujuannya adalah memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi, tetapi juga memiliki harapan akan perbaikan kondisi hidup ke depan.
“Kita ingin pastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mengakses kebutuhan pokok. Ini bukan soal bagi-bagi sembako, tapi soal menjamin stabilitas sosial dan ekonomi kita bersama,” pungkasnya.(*/kopi13/kopi3)
