Suasana pertemuan Rakor Pemkab Kutim terkait sosialisasi percepatan listrik. Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memacu upaya pemerataan listrik desa di wilayahnya. Rapat koordinasi yang melibatkan PLN, pemerintah kecamatan, dan desa-desa terdampak digelar untuk membahas berbagai kendala teknis yang menghambat pembangunan jaringan listrik di enam desa wilayah Kecamatan Sangkulirang dan sekitarnya.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Damar GSG Bukit Pelangi pada Senin (20/10/2025) dihadiri oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setkab Kutim Arif Nur Wahyuni, perwakilan PLN UP2K Kaltim, PLN UP3 Bontang, ULP Kutim, camat, kepala desa, dan ketua BPD dari enam desa yang menjadi sasaran program listrik desa tahun ini, yaitu Pelawan, Tepian Trap, Mandu Dalam, Ridan, Saka, dan Mantupantu Jaya.
PLT Camat Sangkulirang Cipto Buntoro, mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama adalah belum selesainya pembangunan jembatan Sungai Nipun yang menghubungkan Desa Pelawan dan Kadungan Jaya. Ia telah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kaltim, dan proyek tersebut ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025.
“Kami sudah koordinasi dengan Kabid Bina Marga dan PPK PUPR Kaltim. Sementara ini, PLN memang bisa mulai pembangunan di dalam desa dulu, sambil menunggu pekerjaan jembatan hampir selesai agar tidak mengganggu konstruksi,” ujarnya.
Cipto juga menambahkan bahwa pelabuhan WKL di Desa Pelawan dinilai layak sebagai titik bongkar muat untuk mobilisasi material berkapasitas besar seperti tiang listrik.
Kepala Desa Tepian Trap, Eko Sutrisno, yang juga mewakili Desa Pelawan, menegaskan kesiapan masyarakat untuk mendukung penuh program listrik desa. Ia memastikan tidak ada lagi masalah izin lahan maupun tuntutan ganti rugi dari warga.
“Kami sudah buat surat pernyataan warga yang dilintasi jaringan dan material, tidak ada keberatan maupun tuntutan ganti rugi. Kami hanya berharap proyek ini segera direalisasikan. Jangan sampai hanya jadi janji,” tegas Eko.
Warga dari enam desa menyambut baik program PLN ini, namun mereka berharap pelaksanaannya tidak tertunda karena alasan teknis.
“Kalau menunggu jembatan selesai, bisa-bisa tahun depan belum juga berdiri tiang listrik. Padahal bisa lewat air pakai ponton,” tambah Eko.
Ia juga menjelaskan bahwa akses pelabuhan di Desa Pelawan sangat memungkinkan untuk bongkar muat material dengan kapasitas hingga 3.000 ton, dan saat ini pelabuhan tersebut juga digunakan untuk proyek pembangunan jembatan.
Dalam paparannya, perwakilan PLN UP2K Kaltim Nurhakim menjelaskan bahwa ketersediaan pembangkit listrik di wilayah tersebut dalam kondisi aman karena telah terintegrasi dalam sistem Mahakam, yang terhubung dengan jaringan transmisi dari Kalsel hingga Kaltim.
“Soal daya, insyaallah aman, karena ini sudah sistem Mahakam. Tantangannya ada di pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan izin penebangan pohon di jalur jaringan,” jelas Nurhakim.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat dalam memberikan izin penanaman tiang serta penebangan pohon di lokasi jalur listrik, mengingat proyek ini tidak menyertakan anggaran ganti rugi lahan.
Ia menutup dengan harapan agar pemerintah dan PLN segera menindaklanjuti realisasi proyek listrik desa untuk 13 desa di Kutim yang hingga kini belum menikmati layanan PLN meski Indonesia telah lebih dari 80 tahun merdeka.
Melalui rapat koordinasi ini, PLN bersama pemerintah daerah sepakat untuk mempercepat langkah-langkah teknis, termasuk penuntasan perizinan, koordinasi lintas instansi, serta mobilisasi material agar pembangunan jaringan listrik dapat segera terwujud, menuju Kutim Terang. Program ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kutim dan PLN untuk menghadirkan energi listrik yang merata hingga ke desa-desa terpencil, sebagai wujud nyata pembangunan berkelanjutan.(kopi15/kopi13/kopi3)
