Wakil Bupati Mahyunadi saat ditemui wartawan terkait efisiensi anggaran terhadap 50 Program Pemkab Kutim.Foto: Miftah/Bagus Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) memastikan realisasi 50 program unggulan daerah akan terus bergulir hingga 2028, meskipun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 menuntut adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi usai menghadiri Rapat Paripurna ke-X DPRD Kutim, Masa Persidangan ke-1 tahun sidang 2025/2026 di Ruang Sidang DPRD pada Jumat (31/10/2025) siang.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Kutim menyampaikan Nota Pengantar Rancangan KUA-PPAS 2026.
Wakil Bupati Mahyunadi mengawali klarifikasinya dengan membenarkan bahwa rancangan anggaran yang diajukan mendekati angka final, dengan total pendapatan diproyeksikan sekitar Rp 4,86 triliun dan belanja sekitar Rp 4,84 triliun.
“Angka ini, meskipun fixed sebagai rancangan awal, masih terbuka untuk penyesuaian penambahan, “tapi tidak banyak,” ujarnya.
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai nilai anggaran yang disampaikan dan bagaimana Pemkab menyiasati potensi pengurangan anggaran demi pemenuhan 50 program kabupaten, Mahyunadi memberikan klarifikasi.
“Ya, rancangannya segitu. Mungkin bisa bertambah, tapi enggak banyak,” ujar Mahyunadi, menegaskan bahwa angka yang disampaikan belum final.
Ia menjelaskan, tantangan anggaran yang ada tidak akan menghambat tercapainya 50 program pembangunan. Menurutnya, program tetap berjalan, namun bobot programnya yang disesuaikan.
“Enggak ada masalah kan misi itu. Kita target-target capaian berupa program. Program itu bisa gendut bisa kurus. Tinggal yang penting semua misinya tercapai. Tinggal besarannya mungkin yang disesuaikan dari misi itu,” jelasnya.
Mahyunadi menekankan bahwa Pemkab akan mengambil langkah efisiensi, bukan sekadar pemangkasan.
“Efisien itu kan bukan pemangkasan ya, efisien itu mengefektifkan. Kita lebih efisien lagi anggaran,” katanya.
Efisiensi ini akan dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial dan fokus pada anggaran yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan infrastruktur.
Wakil Bupati memastikan bahwa program yang memiliki target kuantitatif pasti, seperti target seribu unit rumah layak huni, akan dipastikan tercapai dalam lima tahun. Program strategis lain seperti pengembangan lahan pertanian (percetakan sawah) seluas 100 ribu hektare juga akan tetap dikejar melalui dukungan dan bantuan keuangan non-APBD.
Terkait program yang menyentuh langsung masyarakat seperti seragam gratis, Mahyunadi memastikan program tersebut masih dapat dipertahankan. Namun, untuk program padat modal seperti bantuan RT Rp 250 juta, Pemkab akan melihat kondisi keuangan daerah ke depannya.
Jika anggaran daerah tidak memungkinkan, Mahyunadi mengakui penyesuaian akan terjadi di berbagai pos belanja, termasuk belanja operasional internal.
“Kalau tidak kuat anggarannya kan semuanya juga harus turun. Misalnya belanja pegawai, TPP itu pasti turun. Kenapa? Karena memang ada kesesuaian antara belanja pegawai dengan belanja modal,” terangnya.
Penurunan persentase pagu anggaran secara otomatis akan menurunkan batas maksimal belanja pegawai, yang imbasnya adalah penurunan TPP.
Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama. Proyek besar yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, seperti pembangunan Jalan Sangatta-Rantau Pulung, dipastikan tetap berlanjut melalui skema proyek Multiyears.
“Semua dapat, cuman tinggal besaran yang kita lihat nanti, kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran. Tapi semua program, 50 program itu dipastikan semua selesai di 2028,” tutup Mahyunadi, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa visi misi pemerintahannya akan tuntas sesuai janji.(kopi5/kopi13/kopi3)
