Bupati berjabat tangan dengan ketua DPRD saat rapat paripurna istimewa IV DPRD Kutai Timur memperingati HUT ke 20 Kutai Timur.(Foto: Wak Hedir Humas)
SANGATTA- Luas wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan percepatan pembangunan secara merata. Selain luas wilayah ada beberapa poin penting yang harus dikerjakan dalam upaya pencapaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kutim diantaranya persoalan konektivitas antar wilayah.
“Untuk konektivitas antar wilayah, Pemkab Kutim terus bertekad meningkatkan kualitas jalan maupun jembatan serta melaksanakan pemeliharaan jaringan jalan terutama di daerah-daerah pedesaan, baik yang didukung dari APBD maupun dari sumber-sumber anggaran sah lainnya. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kasmidi Bulang saat membacakan sambutan tertulis Bupati Kutim di Ruang Sidang Utama DPRD pada acara Rapat Paripurna Istimewa IV mendengarkan Pidato Bupati Dalam Rangka Memperingati HUT ke 20 Kutim, Jumat (11/10/2019)
Kasmidi menyampaikan, selain konektivitas tantangan berikutnya adalah belum optimalnya penataan pemukiman terutama jalan lingkungan dan sistem drainase kawasan perkotaan, masih terbatasnya aksebilitas pelayanan kesehatan rujukan khususnya bagi masyarakat di beberapa kecamatan terpencil, kemudian masih terdapatnya desa – desa di dalam kawasan hutan, adanya inkonsistensi regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dalam hal Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Isu Pengembangan Bandara Sangkima.
“Daerah sangat membutuhkan konsistensi penerapan regulasi dari pusat agar tidak salah dalam mengambil kebijakan, jangan sampai kebijakan tersebut bertentangan dengan regulasi di atasnya,” tegas Kasmidi.
Minimnya jumlah prasarana pendukung telekomunikasi berupa Base Transceiver Station Tower (BTST) untuk daerah terpencil dan terisolir, kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat, akses air bersih dan cakupan elektrifikasi listrik di sebagian wilayah Kutim yang masih harus ditingkatkan, selanjutnya proses hilirisasi (downstream process) produk sektor pertanian belum secara optimal diupayakan, hal ini akan berpengaruh pada pengembangan sektor agribisnis dan agroindustri dalam rangka pencapaian visi Kutim, peningkatan PAD yang berkontribusi pada besaran APBD.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa pemecahan masalah pada isu-isu penting tersebut memerlukan komitmen penuh dan kerjasama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menyusun dan melaksanakan strategi yang efektif untuk mengatasi isu-isu tersebut,” ujar Kasmidi.(hms4)
