Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA 2026. Foto: Irfan/Pro Kutim
SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menyampaikan Nota Penjelasan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD TA 2026 dalam Sidang Paripurna ke-XII di Gedung Utama DPRD Kutim, Senin (24/11/2025) malam. Penyampaian ini merupakan rangkaian dari proses pembahasan untuk melancarkan amanah pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pidatonya, Bupati Ardiansyah mengapresiasi saran, kritik, dan masukan konstruktif dari Anggota Dewan, menekankan bahwa seluruh proses ini adalah bentuk pelaksanaan amanah rakyat.
“Hal ini harus dilakukan dalam rangka meluncurkan amanah terakhir melalui eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, demi tercapainya tujuan penegaraan dalam batas otonomi daerah,” ujar Bupati disaksikan Ketua DPRD Kutim Jimmi, Wakil Ketua Sayid Anjas, Wakil Ketua II Prayutami, Anggota DPRD dan jajaran perwakilan Kepala Perangkat Daerah (PD) yang hadir.
Selanjutnya, RAPBD 2026 ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) 2026, serta Kuasa Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2026 yang telah disepakati sebelumnya.
Untuk Proyeksi Keuangan Daerah 2026, secara garis besar, Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2026 memuat rincian sebagai berikut yakni Pendapatan Daerah
“Dengan optimisme yang tinggi, total Pendapatan Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 5.736.200.000.000 (Rp 5,736 Triliun). Jumlah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 431.817.834.098, Pendapatan Transfer Rp 5.212.367.165.902 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 91.985.000.000,” terang Bupati.
Selanjutnya, Belanja Daerah. Berdasarkan kebutuhan, total Anggaran Belanja Daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 5.711.200.000.000 (Rp5,711 Triliun). Belanja ini terdiri dari Belanja Operasi Rp 3.376.086.488.711,66, Belanja Modal Rp 1.381.014.418.231,34, Belanja Tidak Terduga Rp 20.000.000.000 dan Belanja Transfer (Bantuan Keuangan) Rp 934.099.093.049. Kemudian untuk Pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp 0, sementara Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp 25.000.000.000 yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Seluruh komponen dalam RAPBD ini ditujukan untuk mencapai prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kutai Timur tahun 2026, dengan mengangkat tema Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi yang Didukung dengan Kemantapan Infrastruktur yang Menghubungkan Investasi,” tegas Bupati.
Kemudian, Bupati Ardiansyah merinci enam prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2026, yaitu peningkatan infrastruktur dan konektivitas meliputi infrastruktur dasar, transportasi, logistik, dan digital. Transformasi ekonomi berkelanjutan fokus pada diversifikasi ekonomi, UMKM, dan pariwisata. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan berkualitas, kesehatan masyarakat, dan kapasitas kepemudaan. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dengan mendorong transparansi, akuntabilitas, pelayanan publik, dan penegakan hukum. Peningkatan kualitas lingkungan hidup mencakup restorasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim dan penguatan ketahanan pangan melalui pertanian berkelanjutan, diversifikasi pangan, serta pasar dan distribusi pangan.
Bupati berharap niat baik ini dapat diterima masyarakat dan seluruh usaha pembangunan yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik serta membawa kebermanfaatan bagi seluruh masyarakat Kutim.(kopi13/kopi3)
