Bupati Ardiansyah Sulaiman saat menerima audiensi BPKP perwakilan Kaltim. Foto : Bahtiar/Pro Kutim
SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman, menerima audiensi jajaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Ruang Kerja Bupati Kutim, Senin (19/1/2026). Kedatangan tim BPKP Kaltim yang dipimpin oleh Tiodore EP Sinurat ini bertujuan untuk mengoordinasikan rencana penyelenggaraan “Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa” yang direncanakan berlangsung pada akhir Januari mendatang.
Dalam paparannya, Tiodore EP Sinurat menjelaskan bahwa workshop ini merupakan bentuk komitmen bersama antara stakeholder pengawas dan pembina di tingkat daerah. Program ini merupakan agenda rutin BPKP yang telah berjalan sejak 2017 dan telah sukses dilaksanakan di berbagai kabupaten di Kaltim, termasuk Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser.
”Workshop ini rencanaya dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2026 dengan target 230 peserta. Terdiri dari Kepala Desa dan Camat se-Kutim, pendamping desa, serta perwakilan dari instansi teknis terkait seperti DPMD, Inspektorat Daerah, BKAD, Bappeda, hingga Disperindagkop UKM,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa tujuan utama dari workshop ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan secara profesional. Selain itu, workshop ini diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2026.
”Kami akan menghadirkan narasumber tingkat nasional dan regional. Di antaranya adalah Wakil Ketua Komite IV DPD RI Sinta Rosma Yenti, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dari Kemendagri,” urainya.
Kehadiran para pakar ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kebijakan pengelolaan keuangan desa, mekanisme penyaluran dana desa, hingga peran pengawasan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. Hal ini sejalan dengan program Bupati Kutim untuk memperkuat sumber daya manusia di pedesaan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Ardiansyah Sulaiman memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif BPKP Kaltim tersebut. Menurutnya, pemahaman mendalam mengenai aturan pengelolaan keuangan sangat krusial bagi para aparatur desa agar terhindar dari permasalahan hukum dan mampu memaksimalkan potensi desa bagi kesejahteraan masyarakat.
”Saya sangat menyambut baik dan merasa senang dengan rencana workshop ini. Kegiatan ini sangat penting bagi perangkat desa agar mereka memiliki pemahaman yang sama dan kuat dalam mengelola anggaran desa yang jumlahnya tidak sedikit,” ujarnya.
Selain itu, Bupati Ardiansyah secara khusus meminta BPKP untuk turut memperkuat pendampingan pada program unggulan daerah, yakni Bantuan Keuangan Khusus Desa (BankeuDes) melalui program Rp 250 juta per RT.
”Kami ingin pengelolaan BankeuDes RT senilai 250 juta ini juga disampaikan dalam workshop agar program ini berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Melalui penyelenggaraan workshop ini, diharapkan tata kelola keuangan desa dapat semakin tertata dengan baik, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran desa dapat dilakukan secara optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.(kopi14/kopi13)
