Sekkab Kutim, H Irawansyah sebut dana sebesar Rp 50-60 miliar akan digelontorkan untuk penanggulangan bencana dan lingkungan hidup. (Foto: Jani Humas)
SANGATTA – Titik api diprediksi masih timbul hingga Desember 2019 ini. Kondisi ini tentunya berpotensi menambah tingginya angka kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kutai Timur (Kutim). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terlihat kelimpungan menangani dengan sumber daya yang terbatas.
Menyikapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berupaya meningkatkan perhatian. Rencananya tahun depan Pemkab Kutim bakal menggelontorkan dana yang tak sedikit. Guna menurunkan angka kasus Karhutla. Melawan titik api agar kebakaran tak terjadi lagi.
Seskab Kutim, H Irawansyah mengatakan akan memberikan dana sebesar Rp 50-60 miliar untuk penanggulangan bencana dan lingkungan hidup. Dana tersebut merupakan angka yang cukup besar dari sebelumnya. Dia ingin agar 18 kecamatan mendapat pemerataan APBD untuk pencegahan, penanggulangan dan pasca bencana.
“Alhamdulillah 2020 nanti ada anggaran khusus. Bisa digunakan untuk pelatihan, pembelian alat pendukung hingga seragam baru yang digunakan untuk di lapangan,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (27/11/2019).
Dana tersebut rencananya akan dibagikan sesuai dengan kebutuhan OPD yang akan menanggulangi bencana dan lingkungan. Digunakan untuk sarana-prasarana, reboisasi hingga pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Itu harus ditangkap, supaya ke depannya karhutla tidak ada lagi,” kata Irawansyah.
Mantan Kepala Disperindag Kutim ini, mengusilkan pembelian motor trail yang didesain memiliki tangki air. Sehingga dapat memudahkan pemadaman api. Terutama di kawasan yang sulit dijangkau. Selain itu, sebagai upaya pencegahan, dia meminta BPBD giat menyosialisasikan ke masyarakat, perihal larangan membakar lahan.
“Penanganan Karhutla tahun ini cukup baik, sekarang tinggal membentuk tim siaga di setiap kecamatan. Nanti mereka akan difasilitasi alat yang canggih,” terang dia.
Sementara, Kabid Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kutim, Ludi Firmansyah ditempat yang sama menjelaskan Karhutla merupakan bencana yang cukup besar tahun ini. Terpantau dari Januari – November, didapati 150 kasus dengan tingkat kepercayaan 80 persen ke atas.
“Artinya sudah panas sekali. Hal ini harus diantisipasi, supaya tahun depan tidak ada lagi yang namanya Karhutla,” ungkapnya.
Dia membenarkan perihal rencana pendistribusian anggaran untuk BPBD yang mencapai puluhan miliar. Ia berharap agar pembelian kebutuhan untuk menangani bencana, khususnya karhutla menjadi skala prioritas.
“Memang Rp 60 Miliar dialokasikan untuk bencana dan lingkungan. Maka dari itu BPBD (diproyeksikan) dapat Rp40 miliar dan Dinas Lingkungan Hidup Rp20 miliar. Sementara baru dua OPD, mungkin nanti menyasar pada elemen yang berkaitan,” tandasnya.
Pihaknya telah memetakan rencana penggunaan anggaran untuk penanganan karhutla di 18 kecamatan. Terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana serta pelatihan tim.
“Kami inginnya ada radio di 18 kecamatan dan semua hal yang berkaitan dengan Karhutla. Karena sudah ada juknisnya sendiri. Tidak boleh untuk membangun gedung dan hal lain yang tidak berkaitan dengan Karhutla,” tutupnya. (hms15)
