Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengikuti Rakor pengarahan Presiden RI. (Wahyu Pro Kutim)
SANGATTA – Rabu (14/4/2021) sore, Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman mengikuti rakor pengarahan Presiden RI Joko Widodo kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, hasil Pilkada serentak tahun 2020 yang telah dilantik. Orang nomor satu di Pemkab Kutim itu mengikuti rakor secara daring di Kantor Diskominfo Perstik Kutim, di Bukit Pelangi, Sangatta. Rakor tersebut diikuti seluruh pimpinan daerah se Indonesia.
Saat mengikuti rapat, Bupati didampingi Wabup Kasmidi Bulang, Seskab Irawansyah, Ketua DPRD Kutim H Joni, Asisten Pemkesera Suko Buono, Wakapolres Kutim Kompol Tri Yanto, Plt Kepala Bappeda Kutim Suprihanto dan undangan lainnya.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, ditemui usai kegiatan, menyampaikan bahwa rakor ini merupakan rapat pembekalan awal dari Kepala Negara bagi kepala daerah dan wakilnya usai terpilih pada pilkada lalu. Ia membeberkan dalam rakor ada hal penting yang ditekankan oleh Presiden RI untuk ditindak lanjuti. Pertama, persoalan penanggulangan COVID-19. Arahan penggunaan APBD untuk penanganan dampak virus Corona.
“(Selanjutnya) Yang tak kalah pentingnya lagi adalah APBN dan APBD terkoneksi dengan kegiatan (penanganan COVID-19) ini. Sehingga betul-betul harus dikendalikan dengan baik oleh kepala daerah,” urainya.
Sehingga kepala daerah wajib menggunakan anggaran yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang terfokus untuk masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang disampaikan oleh Mendagri tentang Pemerintahan Daerah. Maksudnya agar pemerintah dibawah kebijakan kepala daerah memahami tupoksinya dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Agar nantinya tidak ada tumpang tindih persoalan. Tetapi saat ini yang dibutuhkan oleh Presiden adalah terobosan (baru). Terobosan (pembangunan) masing-masing kepala daerah terkait dengan kondisi daerahnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengucapkan selamat kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah dilantik. Ada 114 petahana dan 225 kepala daerah baru dilantik sebagai pimpinan daerah di seluruh Indonesia.
“Jabatan adalah amanah, (wajib) mengikuti prosedur yang ada, (namun) harus berani berinovasi, bukan hanya sekedar rutinas. Bekerja dengan kecepatan tingkat tinggi,” pesan orang nomor satu di Indonesia tersebut.
Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, dalam bekerja tidak hanya puas membaca laporan, tetapi selalu melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan. Sebab inovasi kecepatan serta ketepatan sangat dibutuhkan saat ini.
“Buat satu, dua atau (bahkan) tiga program prioritas yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Usahakan belanja pembangunan dan belanja modal lebih besar dari pada belanja aparatur. Jangan sampai anggaran dibagi rata di masing-masing instansi, hati-hati,” tegasnya. (hms7/hms3)
