Suasana Musrenbangcam wilayah Sangkulirang, Sandaran dan Kaliorang (Sangsaka) di kantor Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Sangkulirang. (Vian Pro Kutim)
SANGKULIRANG – Suksesnya penyelenggaraan program pembangunan sangat ditentukan sejak dimulainya proses perencanaan. Karena dengan perencanaan yang matang, agenda- agenda penting dan mendesak bisa diprioritaskan. Tentu dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.
“Jika kita memiliki anggaran yang besar, tidak perlu ada Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), semua usulan akan langsung diakomodir. Tetapi karena keterbatasan anggaran yang ada ini, pemerintah dituntut bagaimana menyusun skala prioritas, apa yang perlu dan mendesak, ” jelas Bupati Ardiansyah Sulaiman saat Musrenbangcam wilayah Sangkulirang, Sandaran dan Kaliorang (Sangsaka) di kantor Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Sangkulirang, Senin (7/3/2022).
Di hadapan Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Wakil Ketua, Arfan dan anggota DPRD Kutim, Forkopimda serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, serta kepala desa se-Kecamatan Sangsaka, Bupati menambahkan, Musrenbang ini adalah kesepakatan bersama. Merupakan agenda perencanaan nasional yang dilakukan secara berjenjang. Mulai dari tingkat desa sampai ke Pemerintah Pusat. Musrenbang juga sekaligus menjadi sarana evaluasi program yang sudah disusun pada tahun sebelumnya. Apa yang belum terlaksana di tahun sebelumnya bisa diajukan kembali.
“Musrenbang juga harus selaras dengan visi dan misi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kait mengait satu dengan yang lainnya serta komprehensif dalam penjabaranya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kasmidi Bulang menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang begitu besar. Diperlukan kerjasama sinergis dengan pihak swasta. Perusahaan juga harus bisa mengambil bagian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
“Kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tentu terbatas, maka dibutuhkan keterlibatan pihak swasta, terutama bagi masyarakat di sekitarnya. Jika ada program yang tidak ter-cover dalam APBD, maka dalam wilayah yang masuk dalam ‘ring satu’ (prioritas) masyarakat bisa menyampaikan ke perusahaan,” tegasnya.(kopi4/kopi3)
