Suasana silaturahmi Anggota DPRD Kukar dengan Staf Ahli Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Seskab Kutim Tejo Yuwono.Foto: Wahyu Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Seskab Kutim Tejo Yuwono menerima kunjungan kerja (kunker) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kertanegara (Kuker) yang dipimpin oleh H Ahmad Zulfiansyah bersama Syarifuddin, H Abdul Wahab, Agustinus, H Abdul Rahman dan tiga orang staf DPRD Kukar. Pertemuan itu berlangsung di
di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim, Kamis (9/2/2023).
Tampak hadir pula Sekretaris Bappeda Kutim Idham Cholid, Kabag Ortal Setkab Herwin dan staf serta undangan lainnya.
Staf Ahli Bidang Pemerintah Hukum dan Politik Seskab Kutim Tejo Yuwono mengatakan kunker DPRD Kukar ini untuk memperkuat tentang kebudayaan yang telah dilestarikan selama ini. Kemudian mempelajari perbedaan serta persamaan kebudayaan Kutim dengan Kukar.
“Jadi apakah Dinas Kebudayaan ini bisa disatukan dengan dinas lainnya atau harus berdiri sendiri. Akan tetapi potensi Kukar luar biasa karena mereka memiliki museum. Bahkan di Kukar memiliki nilai-nilai budaya yang kuat. Sehingga ciri khas tradisionalnya dapat populer, Maka bisa menjadi potensi besar,” bebernya.
Untuk itu, Pemkab Kukar diharapkan bisa memisahkan OPD yang terkait kebudayaan untuk menjadi Dinas Kebudayaan sendiri. Sementara Pemkab Kutim, kata Tejo, kenapa kembali disatukan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Karena Pemkab tak memiliki museum budaya sebagai syarat wajib. Juga sebagai pehimpun hasil-hasil kebudayaan. Makanya dikembalikan kembali ke asalnya.
Selain itu, adapula membahas tentang Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang kini di Pemkab Kutim telah digabung menjadi Dinas PU dan Penataan Ruang. Padahal sebelumnya berdiri sendiri jadi sekarang Dinas Pertanahannya sendiri. Kemudian membahas Dinas Kelautan dan Perikanan yang kini menjadi Dinas Perikanan saja. Sebab semua kabupaten di Kaltim untuk kelautannya di ambil alih provinsi.
“Itulah yang dibahas berbagai kerancuan yang terjadi,” jelas Tejo.
Ditemui usai kegiatan, Ketua rombongan DPRD Kukar H Ahmad Zulfiansyah mengatakan pertemuan bersama Pemkab Kutim bukan hanya sekadar menjalin silaturahmi. Akan tetapi membahas berbagai persoalan yang terjadi saat ini. Juga persiapan nomenklatur OPD yang ada di Pemkab Kutim dan di Pemkab Kukar.
“Membahas tentang kebudayaan yang disesuaikan dengan perda yang ada. Kutim ini pun sejarahnya bagian dari Kutai. Jadi yang kita cari tentang kebudayaannya,” ujarnya.
Apalagi, di Pemkab Kutim sebelumnya memilili Dinas Kebudayaan yang tak tergabung denga OPD lainnya. Maka dari itu mencari tahu, namun saat ini sudah digabung kembali dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Kami belajar dan mendalami soal itu, ternyata di Kukar bisa membentuk Dinas Kebudayaan dengan berbagai syarat yakni adanya museum dan lainnya,” singkatnya. (kopi7/kopi13/kopi3)
