Rapat Persiapan Penjemputan Jamaah Haji Asal Kutim. Foto : Hasyim/Pro Kutim.
SANGATTA – Kepulangan jamaah haji asal Kutai Timur (Kutim) tahun ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan cerminan kesungguhan pemerintah daerah dalam merawat nilai-nilai spiritual warganya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim menggelar rapat pemantapan persiapan penjemputan dan pemulangan jamaah haji dari Tanah Suci.
Rapat yang berlangsung di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Senin (16/6/2025) pagi, dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kutim Nurcholis. Serta dihadiri jajaran lintas sektor seperti Polres Kutim, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, hingga Kementerian Agama.
“Evaluasi rutin harus dilakukan agar kekurangan yang terjadi sebelumnya tidak terulang dan pelayanan haji bagi warga Kutim semakin baik dan berkualitas,” ujar Nurcholis dalam pemaparannya.
Rapat tersebut membahas secara rinci teknis penjemputan mulai dari koordinasi di bandara, pengawalan, hingga titik kumpul di Kutim. Nurcholis menekankan bahwa setiap detail harus diperhitungkan dengan cermat agar pelayanan terhadap para tamu Allah itu berlangsung mulus, aman, dan penuh penghormatan.
Perwakilan Kementerian Agama Kutim Kasman, yang menjabat sebagai Sub Koordinator Penyelenggaraan Haji dan Umrah, menyampaikan bahwa jamaah Kutim tahun ini tergabung dalam dua kelompok terbang (kloter). Yakni kloter 4 dan kloter 15. Sebanyak 179 orang berada di kloter 4, yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pada Sabtu, 21 Juni 2025, pukul 04.30 WITA melalui Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan.
“Mereka berangkat dari Makkah pada pukul 09.50 siang waktu Arab Saudi. Sementara tiga jamaah lainnya berada di kloter 15, yang berasal dari wilayah berbeda di Kutim,” ujar Kasman.
Jumlah total jamaah haji asal Kutim tahun ini mencapai 182 orang. Di antara mereka, terdapat empat jamaah lanjut usia yang mendapat prioritas pelayanan, sebagai bentuk perhatian terhadap kelompok rentan.
Proses pemulangan akan dilengkapi dengan sistem pengawalan berlapis oleh petugas gabungan. Mulai dari pintu kedatangan bandara hingga titik penyerahan kepada keluarga di Kutim. Dinas Kesehatan juga disiapkan untuk memastikan aspek kesehatan jamaah, termasuk pemeriksaan suhu tubuh, pemantauan kondisi fisik, dan penanganan darurat bila diperlukan. Koordinasi lintas sektor sangat penting. Semua diharapkan memainkan peran maksimal. Sehingga tak sampai ada kekosongan tanggung jawab di lapangan.
Bagi Pemkab Kutim, pemulangan jamaah haji bukanlah tugas seremonial, melainkan bagian dari pelayanan publik berbasis spiritualitas. Pemerintah daerah menganggap tuntasnya proses haji sebagai perwujudan kepedulian terhadap hak warga dalam menjalankan ibadah, termasuk jaminan keselamatan saat berangkat dan pulang.
Rapat ini menjadi cermin keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan proses ibadah haji berjalan sempurna dari awal hingga akhir. Dalam konteks daerah yang sedang bertumbuh seperti Kutim, hal semacam ini memperlihatkan bahwa pembangunan tak semata soal infrastruktur, melainkan juga ruang-ruang spiritual yang menyentuh hati masyarakat.
“Jangan hanya berbicara pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan jiwa. Jamaah haji adalah simbol dari ikhtiar keimanan masyarakat. Pemerintah wajib hadir dalam setiap tahapnya,” kata Nurcholis menutup rapat dengan pernyataan reflektif.
Dengan sistem yang terus disempurnakan setiap tahun, Kutim berupaya menjadikan pelayanan haji sebagai wajah humanis pemerintah, tangguh secara teknis, hangat secara kemanusiaan. (kopi14/kopi3)
