Pertemuan DPRD Kutim dengan PUPR, mantapkan penanganan banjir Bengalon. Foto Istimewa
SANGATTA — Komisi C DPRD Kutai Timur (Kutim) kembali menggelar pertemuan lanjutan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kutim pada Rabu (9/72025) kemarin, guna membahas penanganan banjir yang kerap melanda wilayah Kecamatan Bengalon. Ini merupakan pertemuan kedua antara kedua pihak, yang menegaskan komitmen untuk mencari solusi konkret demi keselamatan dan kenyamanan warga terdampak.
Dalam pertemuan tersebut, salah satu fokus utama adalah pembahasan alternatif solusi jangka panjang, yaitu opsi relokasi pemukiman warga dari kawasan rawan banjir ke lokasi yang lebih aman. Terdapat lahan seluas 200 hektare milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai cukup strategis dan layak untuk dijadikan lokasi relokasi pemukiman warga terdampak banjir.
“Tanah tersebut berada di bawah kewenangan Gubernur Kaltim. Kami akan segera menjadwalkan pertemuan dengan beliau untuk membicarakan kemungkinan penyerahan aset itu ke pemerintah kabupaten,” ungkap Jimmi, Ketua DPRD Kutim.
Lahan tersebut dianggap strategis dan cukup luas untuk mendukung pembangunan permukiman baru yang layak bagi warga Bengalon yang terdampak banjir. Jika rencana ini berjalan mulus, maka ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya penataan kawasan hunian bebas banjir di Kutim.
Pertemuan dengan Gubernur Kaltim akan segera diagendakan sebagai tindak lanjut dari hasil diskusi hari ini. Harapannya, koordinasi lintas pemerintahan ini bisa segera diwujudkan agar masyarakat tidak terus-menerus tinggal di daerah berisiko tinggi.
“Kami di DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak dasar mereka, terutama hak atas tempat tinggal yang aman dan layak. Permukiman yang tertata dengan baik adalah pondasi dari kehidupan yang sejahtera,” tegas Jimmi.
Upaya ini juga sejalan dengan komitmen Pemkab Kutim dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih aman dan tertata bagi warganya. Dengan adanya sinergi yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan pemerintah provinsi, diharapkan penanganan banjir di Bengalon menjadi solusi jangka panjang yang berkelanjutan. (kopi8/kopi13/kopi3)
