Foto: Ist
SAMARINDA – Di sudut-sudut kecamatan yang kerap luput dari perhatian, ada sosok-sosok tanpa seragam resmi yang menjadi harapan terakhir bagi warga dalam menghadapi masalah sosial. Mereka adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), garda depan pelayanan sosial yang bekerja dalam senyap, namun memikul beban negara.
Untuk memperkuat peran krusial itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Sosial menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi 16 TKSK dari berbagai kecamatan. Kegiatan ini berlangsung sejak 28 Juli hingga 1 Agustus 2025 di Hotel Aston Samarinda. Dilaksanakan sebagai bagian dari upaya sistematis membangun infrastruktur sosial dari tingkat akar rumput.
Pelatihan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupateb (Pemkesra Seskab), Poniso Suryo Renggono, mewakili Bupati Kutim. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa peran TKSK bukan hanya administratif, melainkan representasi kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang membutuhkan.
“Jangan menunggu bola jika jadi TKSK. Harus proaktif, turun langsung menanyakan apa saja permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Poniso menegaskan bahwa TKSK harus memiliki kepekaan sosial yang tinggi, keterampilan komunikasi, dan kemampuan menjalin relasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat lokal. Lebih dari sekadar menyampaikan laporan, TKSK dituntut mampu hadir dengan empati dan keikhlasan.
“Merangkul lebih penting daripada menunggu disapa,” katanya, menggarisbawahi bahwa kepercayaan publik tumbuh dari kehadiran nyata dan pengabdian tanpa pamrih.
Ia juga menyinggung pentingnya kemampuan digital dalam pelaporan berbasis aplikasi E-PSKS. Di tengah tuntutan transparansi dan efisiensi, TKSK didorong untuk melek teknologi agar pelayanannya selaras dengan zaman.
“Digitalisasi bukan soal kecanggihan, tetapi kemauan untuk belajar,” ujarnya tegas. “TKSK bukan sekadar petugas administratif, tapi penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kutim Ernata Hadi Sujito, menyampaikan bahwa pelatihan ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk membekali para TKSK dengan kapasitas yang memadai. Menurutnya, keberhasilan program sosial sangat tergantung pada kualitas sumber daya pelaksananya.
“TKSK adalah wajah pelayanan sosial kita di kecamatan. Maka peningkatan kapasitas ini sangatlah mendesak,” terang Ernata.
Ia menjelaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya berisi materi teknis, tapi juga menjadi forum refleksi dan berbagi praktik baik antarwilayah. Peserta akan dibekali keterampilan analisis sosial, pendataan, fasilitasi komunitas, hingga praktik lapangan yang relevan dengan dinamika masyarakat.
“Kita ingin membangun sistem kerja sosial yang responsif dan kolaboratif, demi mewujudkan kesejahteraan yang merata hingga ke pelosok,” imbuhnya.
Langkah ini sejalan dengan visi besar pembangunan Kutim “Terwujudnya Kutai Timur yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing.” Dalam kerangka itu, penguatan TKSK bukan sekadar pelatihan tahunan, melainkan bagian dari arsitektur sosial yang menjadikan pelayanan publik lebih manusiawi, dekat, dan menyentuh kehidupan nyata masyarakat.
TKSK, dalam pandangan Pemkab Kutim, bukan hanya pekerja lapangan, tetapi agen perubahan yang dibekali semangat moral, kecakapan teknis, dan jiwa pengabdian. Sebuah tugas sunyi yang menuntut kerja keras, tapi justru di sanalah makna kehadiran negara diuji. (kopi12/kopi3)
