Wakil Bupati Kutim menghadiri kegiatan Lokakarya ECA. Foto: Nami/Pro Kutim
SANGATTA– Perwakilan dari pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, dan sektor swasta berkumpul dalam lokakarya Effective Collaborative Action (ECA) untuk menyelaraskan visi dan memperkuat kolaborasi demi praktik lanskap berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Acara ini berlangsung pada Rabu, (10/9/2025), di Pelangi Room Hotel Royal Victoria dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kutim Mahyunadi. Turut hadir yaitu Ketua Harian Forum Multipihak Pembangunan Berkelanjutan Kutim (Formika) Abdul Kadir, Analis Kebijakan Muda Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Syauqi Ahmada, Sustainable Landscape Program Indonesia atau SLPI Officer UNDP Indonesia Paramita Mentari Kesuma dan Project SLI Project Associate beserta tamu undangan lainnya Risnauli Gultom.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan berbagai pihak guna menganalisis peluang dan tantangan terkini, serta menjembatani regulasi dengan implementasi di lapangan terkait produksi komoditas dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Lokakarya ini merupakan inisiatif dari Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), sebuah program kolaboratif antara Pemerintah Indonesia dan Swiss yang didukung oleh State Secretariat for Economic Affairs (SECO). Pelaksana program SLPI, UNDP Indonesia, memfasilitasi sesi ini bersama SUSTAIN Kutim, sebuah konsorsium yang terdiri dari GIZ Indonesia dan ASEAN, Proforest, serta Tanah Air Lestari.
Pada pembukaan acara, Ketua Harian Forum Multipihak Pembangunan Berkelanjutan Kutim (Formika) Abdul Kadir, mengungkapkan mengungkapkan pentingnya kegiatan lokakarya ini bagi kemajuan FORMIKA di Kutim.
“Workshop ini bertujuan untuk mengingatkan kembali target besar Kutim, komitmen berkelanjutan Kutim yang menganalisa bagaimana sejauh ini kita bekerja bersama. Saya percaya Kutim bisa menjadi teladan kolaborasi dan bekerja,” sebutnya.


Syauqi Ahmada, Analis Kebijakan Muda pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyoroti pentingnya sinergi multipihak yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutim.
“Kutim telah membangun forum menyatukan beragam pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, terutama sawit, dan menjalankan praktik lanskap berkelanjutan untuk menjaga lingkungan. Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi kami untuk memahami bagaimana model kolaborasi yang memajukan praktik lanskap berkelanjutan seperti ini bisa diterapkan di tempat lain,” ujarnya.
Selanjutnya, inisiatif kolaboratif tersebut menjadi bagian dari implementasi Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB), yang bertujuan menyelaraskan pembangunan daerah dengan strategi transformasi menuju ekonomi hijau di Kaltim.
“Melalui sinergi antarpihak, diharapkan komitmen Kutim terhadap keberlanjutan dapat diwujudkan secara efektif, menciptakan langkah nyata untuk masa depan masyarakat, alam, dan ekonomi yang lebih baik,” sebutnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, menekankan peran lokakarya sebagai platform untuk solusi bersama.

“Lokakarya kolaboratif ini menyediakan platform bagi pemerintah, perusahaan, koperasi, dan masyarakat untuk mengembangkan solusi bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Mahyunadi menegaskan keyakinannya bahwa forum ini akan menjadi contoh nyata sinkronisasi kerja sama multipihak.
“Kami yakin lokakarya ini bisa menjadi model sinkronisasi kolaborasi yang memperkuat kapasitas masyarakat, khususnya petani sawit swadaya, dan memastikan keberlanjutan pertanian sambil mendukung transformasi hijau Kabupaten Kutim terutama melalui Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan,” pungkasnya.
Forum Multipihak Pembangunan Berkelanjutan Kutai Timur (Formika) berperan sebagai wadah strategis yang mempertemukan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk merumuskan solusi bersama. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas petani, koperasi, dan pemerintah desa untuk mengurangi deforestasi, meningkatkan produktivitas, serta menjamin keberlanjutan pertanian di masa depan.(kopi6/kopi13)



































