Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Tahun 2025. Foto: istimewa
SAMARINDA – Di era tata kelola pemerintahan modern, akuntabilitas menjadi prinsip yang tak bisa ditawar. Ia bukan semata perkara laporan keuangan, melainkan juga menyangkut efektivitas program dan kebijakan yang dijalankan. Lembaga publik dituntut untuk transparan, terbuka, dan mampu mempertanggungjawabkan setiap langkahnya kepada masyarakat.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) memahami betul prinsip tersebut. Sebagai institusi yang mengemban mandat meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), LAN menempatkan pelatihan kepemimpinan sebagai program inti. Namun, keberhasilan program itu tidak cukup hanya dirasakan di ruang kelas atau lingkungan birokrasi. Menurut LAN, dampaknya harus hadir nyata di tengah publik.
Dr Rahmat MA selaki Plt Kepala Pusat Pembelajaran dan Pengembangan (Pusjar) Sekolah Kajian dan Pelatihan Pimpinan (SKPP), menegaskan bahwa publikasi adalah instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas.
“Melalui publikasi, masyarakat dapat menilai sejauh mana sebuah lembaga negara melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Publikasi berfungsi lebih dari sekadar laporan administratif. Ia menjadi sarana transparansi, wadah evaluasi dampak, ruang partisipasi publik, sekaligus media pembelajaran kolektif. Dalam konteks pelatihan kepemimpinan, publikasi memungkinkan masyarakat mengetahui sejauh mana pelatihan menghasilkan perubahan pola pikir, perilaku, dan kinerja peserta setelah kembali ke instansinya masing-masing.
Hasilnya tidak sederhana. Alumni pelatihan kerap menjadi agen perubahan di unit kerja, mendorong inovasi, hingga memperkuat jejaring kolaborasi lintas instansi. Dari perubahan mindset birokrat yang lebih adaptif hingga peningkatan kualitas layanan publik, publikasi menjadi bukti nyata bahwa investasi negara di bidang peningkatan kapasitas ASN tidak sia-sia.
Agar publikasi berjalan efektif, strategi komunikasi yang tepat menjadi kunci. Pemanfaatan media digital, laporan berbasis data, bahasa yang mudah dipahami, serta keterbukaan terhadap kritik adalah elemen penting yang disoroti LAN. Transparansi bukan hanya soal membuka informasi, melainkan juga kesediaan menerima masukan dari masyarakat.
Bagi LAN, publikasi bukan kewajiban administratif belaka. Ia adalah wujud komitmen terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dengan publikasi yang terbuka, pelatihan kepemimpinan yang dijalankan terbukti mampu memberi nilai tambah bagi kualitas birokrasi.
Menariknya, praktik akuntabilitas ini juga diperkuat dengan keterlibatan kepala daerah. Pada akhir pekan ini, Bupati Kutai Timur (Kutim) H Ardiansyah Sulaiman, dijadwalkan hadir sebagai penceramah dalam sesi khusus tentang manajemen kinerja, namun jadwal dimaksud mungkin bisa berubah memgingat kesibukan kepala daerah. Agenda ini akan melengkapi rangkaian pelatihan kepemimpinan administrator angkatan III tahun 2025 yang berlangsung di Samarinda. Kehadiran Ardiansyah penting, karena ia akan membagikan pengalaman praktik tata kelola daerah, termasuk strategi memperkuat kinerja aparatur sekaligus menjaga akuntabilitas publik di lingkup pemerintahan daerah.
Meski jadwal tersebut masih bersifat tentatif, rencana partisipasi Bupati Kutim menunjukkan bahwa diskursus akuntabilitas birokrasi tidak berhenti di tingkat pusat. Ia menjalar hingga daerah, memperlihatkan kesadaran bahwa publikasi dan transparansi adalah fondasi untuk membangun birokrasi yang kredibel dan dipercaya masyarakat.
Dengan demikian, publikasi menjelma sebagai wajah akuntabilitas birokrasi. Ia memperlihatkan hubungan timbal balik antara lembaga negara dan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap rupiah investasi publik menghasilkan pemimpin birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan melayani.
