SANGATTA – Luka masa lalu di sektor pertambangan menjadi pelajaran berharga bagi Kutai Timur (Kutim). Dalam ingatan Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman, terbayang jelas kisah getir yang menimpa beberapa wilayah tambang di Tanah Air. Ia menyinggung bagaimana Kecamatan Loa Kulu dan Sanga-Sanga di Kabupaten Kutai Kartanegara, masih di Kalimantan Timur (Kaltim) yang dahulu bergeliat dengan aktivitas tambang, kini hanya menyisakan lubang dan kenangan. Ekonomi masyarakat stagnan, lahan-lahan bekas tambang sulit dimanfaatkan kembali. Nasib serupa dialami Sawahlunto, Sumatera Barat, yang sempat menjadi “kota mati” pasca-berhentinya operasi tambang batubara sebelum akhirnya bangkit melalui wisata warisan tambang.
“Dari pengalaman itu kita belajar, bahwa tambang tanpa perencanaan keberlanjutan hanya menghasilkan kemakmuran sesaat,” ujar Ardiansyah dalam sambutannya saat membuka Seminar Nasional bertema “Optimalisasi Keberlanjutan Tambang Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat di Era Pascatambang” yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Sabtu (1/11/2025).
Seminar yang digagas oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Kutim itu menghadirkan berbagai narasumber penting. Hadir secara daring Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM RI, Tri Winarno, serta Ketua Umum PERHAPI Nasional, Sudirman Widhy Hartono. Turut pula para pelaku industri tambang di Kaltim, akademisi, praktisi, dan pelajar.
Dalam forum tersebut, Ardiansyah menegaskan bahwa penerapan prinsip ESG (Environment, Social, Governance) di sektor pertambangan bukan sekadar jargon global, melainkan arah kebijakan konkret yang sedang dibangun Kutim. Prinsip itu, katanya, akan menuntun industri tambang agar tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat.
“ESG diharapkan menjadi panduan nyata bagi perusahaan tambang agar bertanggung jawab terhadap lingkungan, berpihak kepada masyarakat, dan beroperasi dengan tata kelola yang baik. Keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di wilayah tambang harus dimulai ketika tambang masih berjalan, bukan setelahnya,” tegasnya.
Langkah nyata menuju itu sudah dilakukan. Pemkab Kutim berkolaborasi dengan perusahaan tambang, BUMD, serta Koperasi Desa Merah Putih untuk membangun ekonomi baru yang inklusif dan tangguh pascatambang. Salah satu contohnya, pemanfaatan void bekas tambang di Kecamatan Teluk Pandan milik PT Indomindo Mandiri yang kini disulap menjadi sumber air bersih dan sentra pertanian bagi masyarakat sekitar.
“Kita ingin tambang menyisakan kehidupan, bukan lubang. Kutai Timur siap menjadi contoh nasional tambang berkelanjutan yang berpihak kepada rakyat,” kata Ardiansyah penuh keyakinan.
Dari Jakarta, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI Tri Winarno, mengapresiasi langkah strategis Kutim dalam menerapkan ESG. Ia menilai, inisiatif daerah seperti ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan.
“Penerapan ESG akan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta partisipasi masyarakat lokal dalam rantai nilai pertambangan. Kutai Timur menjadi contoh daerah yang berpikir jauh ke depan,” ujarnya.
Senada, Ketua Umum PERHAPI Nasional Sudirman Widhy Hartono, menilai komitmen Kutim dalam membangun ekonomi pascatambang sebagai model yang patut ditiru daerah lain.
“Tambang tidak boleh meninggalkan jejak luka sosial. ESG adalah jembatan antara tanggung jawab ekonomi dan kemanusiaan,” tuturnya.
Melalui arah baru yang berlandaskan prinsip ESG, Kutim tengah menulis ulang babak baru dalam sejarah pertambangan Indonesia. Sebuah upaya agar kemakmuran tidak berakhir ketika tambang berhenti beroperasi, melainkan justru menjadi awal kehidupan baru bagi masyarakat di sekitarnya. (kopi4/kopi3)
