SANGATTA – Di belantara Kalimantan Timur (Kutim) yang luas dan berlapis jarak, sinyal masih menjadi kemewahan bagi sebagian warga Kutai Timur (Kutim). Di sejumlah desa, anak-anak harus menempuh jalan setapak menuju bukit demi mengikuti pelajaran daring, sementara pelaku usaha kecil terhambat menjangkau pasar digital karena lemahnya konektivitas. Di sinilah langkah strategis Pemkab Kutim menemukan pijakannya, membangun kesetaraan digital melalui Masterplan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Langkah ini dimatangkan dalam Forum Group Discussion (FGD) di Sangatta, Senin (3/11/2025), yang dihadiri Wakil Bupati Mahyunadi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Ronny Bonar Siburian, camat se-Kutim. Serta mitra dari PLN, Telkomsel, Indosat, dan Inovation Samarinda. Proses penyusunan masterplan turut menggandeng Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai mitra akademik.
Wakil Bupati Mahyunadi menegaskan, konektivitas digital kini telah beralih dari kebutuhan tambahan menjadi kebutuhan dasar.
“Akses internet hari ini sama pentingnya dengan akses jalan. Kalau jalan menghubungkan fisik antarwilayah, maka internet menghubungkan manusia dengan pengetahuan dan kesempatan. Inilah yang ingin kita wujudkan melalui masterplan ini,” ujar Mahyunadi.
Ia menekankan, pembangunan digital harus menjangkau seluruh pelosok tanpa terkecuali. Tujuan akhirnya sederhana, tidak ada lagi anak-anak yang harus mencari sinyal ke bukit.
“Tidak ada lagi desa yang terisolasi dari informasi,” katanya. “Tujuan akhirnya sederhana, tidak ada lagi warga yang harus mencari sinyal ke bukit, tidak ada lagi blank spot. Setiap warga Kutim berhak atas akses informasi,” tutupnya.
Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar Siburian, menjelaskan bahwa penyusunan masterplan ini akan menjadi panduan agar pembangunan TIK di Kutim berjalan terarah dan saling terhubung antar-sektor.
“Kominfo Staper tidak bisa bekerja sendiri. Suksesnya program ini hanya bisa tercapai jika kita berbagi peran: PLN memastikan pasokan listrik, provider memperluas jaringan, camat menyajikan data kebutuhan wilayah, dan perangkat daerah lainnya mendukung integrasi layanan publik,” jelasnya.
Ronny menargetkan roadmap TIK rampung pada akhir 2025 dan akan dilembagakan melalui Peraturan Bupati (Perbup) pada 2026 sebagai payung hukum kolaborasi lintas sektor.
“Dengan adanya Perbup, pembangunan TIK tidak hanya menjadi program, tapi komitmen bersama lintas perangkat daerah. Kita ingin digitalisasi ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, dari total 139 desa di Kutim, seluruhnya telah memiliki akses internet meski masih terdapat titik-titik blank spot.
“Kalau di kantor desa umumnya sudah terpasang jaringan internet, tapi masih ada beberapa area yang belum terjangkau sinyal kuat. Ke depan, kita akan memperluas titik akses internet ke fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, dan posyandu,” papar Ronny.
Dukungan datang dari berbagai pihak. Kepala PLN Unit Pelayanan Sangatta Nur Salim, menegaskan kesiapan PLN dalam memperkuat pasokan listrik di daerah terpencil.
“PLN siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan provider telekomunikasi. Internet tanpa listrik tidak mungkin berjalan, jadi kami pastikan suplai energi menjadi bagian dari solusi,” ujarnya.
Senada, Hendy dari Inovation Samarinda menyebut langkah Pemkab Kutim sebagai arah baru pembangunan digital di daerah.
“Telkomsel mendukung penuh inisiatif ini. Dengan adanya peta jalan yang jelas, kami dapat menyesuaikan rencana investasi jaringan agar lebih tepat sasaran, terutama di daerah blank spot,” ungkapnya.
FGD ini tak hanya menjadi ajang diskusi teknis, tetapi juga meneguhkan tekad bersama untuk memperkecil jurang digital antarwilayah. Pemerintah, akademisi, PLN, dan para penyedia jaringan sepakat menata langkah menuju Kutai Timur yang terkoneksi, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Di penghujung pertemuan, Mahyunadi menutup dengan kalimat yang menjadi cermin tekad bersama. (kopi4/kopi3)
