Bupati Kutim Ardiansyah Suliman saat memberikan arahan di peringatan HDI di Kutim. Foto: Bagus/Pro Kutim
SANGATTA – Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman secara tegas memberikan perintah kepada sejumlah kepala perangkat daerah (PD) untuk mengambil peran aktif sebagai dinas pengampu (penanggung jawab) dalam pelaksanaan peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Nasional tahun depan di 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan tersedianya anggaran yang memadai dan keberlanjutan kegiatan bagi penyandang disabilitas di Kutim.
Arahan tersebut disampaikan Bupati Ardiansyah saat menghadiri peringatan HDI di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Rabu (3/12/2025) pagi.
Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman menyoroti pentingnya dukungan finansial dan kelembagaan yang terstruktur untuk perayaan HDI. Menurutnya, meskipun kegiatan di lapangan selama ini banyak dilaksanakan oleh para guru Sekolah Luar Biasa (SLB), pendampingan dari dinas terkait sangat krusial agar seluruh kebutuhan dapat terakomodasi.
“Saya perintahkan, tahun depan harus ada dinas pengampu khusus untuk HDI. Kegiatan di lapangan memang dilaksanakan oleh guru-guru SLB, namun kami harus memastikan anggarannya terakomodir,” tegas Ardiansyah.
Bupati secara spesifik meminta agar ada dua hingga tiga dinas yang berkolaborasi dalam peran pengampu ini. Ia menyebutkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Sosial (Dinsos) sebagai kandidat utama, serta berharap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) juga dapat bergabung.
“Saya minta ada 2 atau 3 dinas pengampu, bisa dari Disdikbud atau Dinsos. Agar anggaran untuk peringatan kegiatan hari disabilitas terakomodir. Kita juga bisa hadirkan sponsor-sponsor. Semoga tahun depan Dinas Pendidikan, Dinsos, dan DPPPA bisa bersinergi,” harapnya.
Menanggapi perintah langsung dari pucuk pimpinan daerah tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kutim, Mulyono, menyatakan kesiapan penuh.
Mulyono yang selama ini dikenal aktif dalam isu pendidikan inklusif, menyambut baik penunjukan tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas.
“Kami siap melaksanakan perintah Bapak Bupati. Ini adalah langkah maju untuk memastikan bahwa perhatian dan dukungan kita kepada anak-anak penyandang disabilitas di Kutim tidak hanya seremonial, tetapi terjamin keberlanjutannya, terutama dari sisi alokasi anggaran,” ujar Mulyono, menegaskan dukungannya.
Kebijakan penunjukan dinas pengampu ini diapresiasi sebagai upaya serius Pemkab Kutim dalam mewujudkan program yang lebih inklusif. Dengan adanya dinas penanggung jawab, diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan disabilitas dapat berjalan lebih terpadu, tidak hanya mengandalkan inisiatif sekolah atau pihak ketiga.
Fokus utama penugasan ini adalah mengintegrasikan alokasi anggaran peringatan Hari Disabilitas Internasional ke dalam program kerja tahunan dinas terkait. Hal ini sekaligus membuka peluang yang lebih besar untuk kolaborasi dengan dunia usaha melalui skema sponsor, sehingga peringatan tersebut dapat menjadi ajang yang lebih besar, meriah, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Kutim.(kopi5/kopi13/kopi3)
