Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi tampil sebagai narasumber utama dengan memaparkan kondisi terkini stunting di Kutim. Foto : Nasruddin/Pro Kutim
SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Salah satunya diwujudkan lewat Rapat Koordinasi Kolaborasi Program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim bersama PT Kaltim Prima Coal (KPC), di Ruang Rapat Wisma Raya PT KPC, Selasa (23/12/2025). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan persepsi dan langkah para pemangku kepentingan.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi tampil sebagai narasumber utama dengan memaparkan kondisi terkini stunting di Kutim berdasarkan data resmi. Ia mengungkapkan bahwa prevalensi stunting sempat mengalami penurunan signifikan dari 39,7 persen pada 2019 menjadi 24,7 persen pada 2022, sebelum kembali naik pada 2023 menjadi 29 persen.
“Alhamdulillah, berdasarkan data tahun 2024, angka stunting berhasil kita tekan kembali sebesar 2,1 persen menjadi 26,9 persen,” ujar Junaidi.
Sebagai perbandingan, data sektoral melalui Sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) pada Semester I-2024 mencatat angka 15 persen. Perbedaan angka ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih jeli dalam memetakan sasaran di lapangan.
Untuk menajamkan program, DPPKB telah mengidentifikasi 63.101 Keluarga Berisiko Stunting (KRS) yang tersebar di 18 kecamatan. Pemetaan ini didasarkan pada data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Semester II-2024 yang mencakup Kondisi Ekonomi yakni Keluarga dengan peringkat kesejahteraan rendah (Desil 1-4), Infrastruktur Dasar, ketiadaan akses air minum layak dan sanitasi (jamban sehat) dan Faktor Demografi yaitu fenomena “4 Terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak).
Junaidi menegaskan, penanganan tidak bisa disamaratakan. Keluarga dengan masalah ekonomi akan didorong melalui program bantuan sosial, pelatihan UMKM, dan pendidikan kesetaraan. Sementara itu, masalah lingkungan akan diintervensi melalui pembangunan infrastruktur air bersih.
”Fokus kita adalah intervensi yang presisi. Bagi pasangan usia subur, kami memperkuat edukasi kesehatan reproduksi dan layanan KB. Sedangkan bagi anak di bawah dua tahun (baduta), penguatan ada pada Posyandu dan pemberian makanan tambahan,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan korporasi. Kerja sama dengan PT KPC diharapkan dapat menutup celah pendanaan maupun jangkauan yang tidak tersentuh oleh APBD. Model kolaborasi ini dinilai krusial karena stunting merupakan masalah multidimensi yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.
Dengan integrasi data yang akurat dan komitmen kolaboratif, Kutim optimistis dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing di masa depan.(kopi14/kopi13/kopi3)
