SANGATTA – Tekanan fiskal yang melanda Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tidak serta-merta melemahkan semangat pembangunan. Meski pendapatan daerah mengalami penurunan tajam hingga Rp1,256 triliun, Pemkab memastikan roda pembangunan tetap berputar. Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Paripurna ke-6 DPRD Kutim yang dipimpin Ketua DPRD Jimmi, Jumat sore (26/9/2025).
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Kabupaten Sudriman Latif, mewakili Bupati Kutim, memaparkan fakta yang cukup kontras. Di satu sisi, dana transfer dari pemerintah pusat berkurang signifikan. Namun, pada sisi lain, kabar baik muncul dari meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 23 persen, ditambah kenaikan transfer antar daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menyentuh 26 persen.
“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan terus menggali sumber-sumber pendapatan potensial tanpa membebani masyarakat. Potensi pariwisata dan perikanan akan kita kembangkan. Selain itu, kami juga menekankan efisiensi belanja yang kurang produktif, serta mempercepat realisasi anggaran agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujar Sudriman.
Namun, realisasi serapan anggaran menjadi catatan besar. Hingga semester III tahun ini, pelaksanaannya baru mencapai 43,98 persen. Sorotan dari fraksi-fraksi DPRD Kutim pun tak terelakkan. Menjawab hal itu, pemerintah daerah berjanji melakukan percepatan penyerapan anggaran dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Di hadapan forum paripurna, Sudriman menegaskan bahwa Pemkab Kutim menyimak secara cermat pandangan dan kritik dari legislatif.
“Kami berterima kasih atas pandangan yang telah diberikan. Semua catatan itu sangat konstruktif bagi pemerintah untuk mengelola anggaran dengan lebih bijak dan bertanggung jawab,” katanya.
Ia menekankan bahwa pola kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus diperkuat. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam merumuskan langkah-langkah strategis. Sehingga pembangunan benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kutim.
Dari kursi legislatif, berderet catatan penting yang disampaikan. Mulai dari dorongan diversifikasi ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, efisiensi belanja dengan prinsip value for money. Transparansi pemangkasan anggaran, hingga evaluasi terhadap program-program unggulan. Semua masuk dalam radar perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, arah pembangunan 2025 dipastikan tetap menitikberatkan pada sektor pendidikan, kesehatan, penguatan UMKM, layanan dasar masyarakat, serta optimalisasi berbagai skema pendanaan. Seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, BLUD, hingga mandatory spending yang berkaitan langsung dengan 50 program prioritas daerah.
“Masukan dari DPRD adalah energi positif bagi kami. Dengan sinergi antara pemerintah dan legislatif, kami optimis pembangunan Kutai Timur tahun anggaran 2025 akan tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Sudriman. (kopi4/kopi3)
