Muhammad Darlis saat menyampaikan araham dalam diskusi bersama Pemkab Kutim. Foto: Dewi/Pro Kutim
SANGATTA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, bersama timnya melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dalam memperkuat komunikasi dan kolaborasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, khususnya dalam menghadapi tantangan penurunan anggaran tahun 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Darlis yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Samarinda, menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mencermati langsung kondisi bidang sosial, infrastruktur, dan pembangunan daerah. Ia juga hadir mendampingi Anggota DPRD Kaltim seperti Agusriansyah, Arfan serta tenaga ahli DPRD Kaltim, yakni Hayati dan Ramli.
Darlis menyampaikan apresiasi terhadap berbagai capaian Kutim di antaranya kepesertaan BPJS yang mencapai 100,6 persen, prestasi juara umum NT, dukungan terbaik terhadap Baznas, serta sejumlah penghargaan di bidang infrastruktur.
Namun, dalam kesempatan tersebut, Darlis juga menyampaikan permohonan maaf kepada Pemkab Kutim atas penurunan signifikan APBD Kutim tahun 2026, yang turun dari sekitar Rp 65–68 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp 27–28 miliar pada 2026. Penurunan ini disebut sebagai dampak langsung dari pengurangan struktur Transfer ke Daerah (TKD) di tingkat provinsi.
“Pemangkasan ini terjadi karena belanja modal di provinsi ikut dipotong. APBD provinsi yang sebelumnya dibahas sekitar Rp 25 triliun, turun menjadi sekitar Rp 15 triliun. Ini pemangkasan yang luar biasa dan sangat mengejutkan,” ujar Darlis.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan APBD provinsi hampir mencapai Rp 7 triliun, memicu perdebatan panjang antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bahkan, sempat muncul usulan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 50 persen, meski akhirnya ditolak.
Darlis mengungkapkan bahwa DPRD sendiri juga mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan.
“Kegiatan DPRD saat ini kurang lebih sama seperti 10 tahun yang lalu, karena anggaran kami juga sangat terbatas,” katanya.
Dalam konteks pembangunan daerah, Darlis menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama dalam menghadapi penyusunan RKPD 2027. Menurutnya, kebijakan anggaran pemerintah pusat yang semakin ketat serta defisit APBN yang meningkat membuat daerah harus semakin solid dalam perencanaan pembangunan.
Ia berharap pada 2027 pemangkasan anggaran tidak kembali terjadi, meskipun mengakui adanya kekhawatiran kondisi fiskal nasional bisa semakin berat.
Darlis juga menyoroti tantangan besar pembangunan di Kaltim, terutama disparitas infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, penerangan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Ketergantungan ekonomi daerah pada sektor ekstraktif, khususnya pertambangan, dinilai turut memperbesar risiko kerusakan infrastruktur dan memperlambat pemerataan pembangunan.
Menurutnya, terdapat tiga prioritas utama pembangunan yang harus menjadi fokus bersama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, khususnya jalan provinsi dan jalan lintas kabupaten/kota.
Dalam sektor kesehatan dan pendidikan, Darlis menegaskan pentingnya kepastian status lahan pembangunan yang harus “clean and clear”. Hal ini menjadi syarat utama agar dukungan anggaran dari APBD provinsi dapat direalisasikan.
“Banyak kegiatan provinsi yang direlokasi tetapi tidak bisa berjalan karena masalah lahan, seperti kasus Rumah Sakit Aji Muhammad Salehuddin. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Sebagai bentuk konkret, anggota komisi DPRD Kaltim mengusulkan dua prioritas pembangunan untuk dimasukkan dalam agenda rapat komisi, yakni pembangunan Rumah Sakit Muara Wahau serta pembangunan SMA 4 dan SMA 3 di wilayah Kutim.
Darlis juga menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemkab Kutim dan kehadiran para pejabat daerah dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, hal itu mencerminkan semangat kuat pemerintah daerah untuk memperoleh alokasi APBD provinsi yang lebih besar.
“Kutim wilayahnya sangat luas dan persoalannya kompleks. Tidak mungkin ditopang hanya dari APBD kabupaten. Dibutuhkan sinergi dan dukungan anggaran dari provinsi,” ujarnya.
Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, khususnya sebagai referensi dalam penyusunan RKPD dan APBD Provinsi Kaltim Tahun 2027, agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, merata, dan berkeadilan.(kopi15/kopi13/kopi3)
