Suasana pertemuan dan PKS Pemkab Kutim bersama PT BMA dan PLN. Foto: ist
SANGATTA – Dalam momentum audiensi dan penandatanganan kerja sama (PKS) bersama Pemkab Kutim dan PT BMA untuk pemenuhan kebutuhan suplai listrik di Kecamatan Sandaran di Ruang Kerja, Bupati Kutim, Jumat (3/2/2023) lalu, PLN siap berkomitmen penuh. Hal ini ditegaskan langsung oleh Manajer UP2K PLN Kaltim Hakim. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan mendasar dan dapat meningkatkan perekonomian, kesehatan, pendidikan dan lainnya.
Ia menerangkan, dalam program listrik PLN sesuai aturan ganti rugi hanya diberlakukan untuk pembangunan jaringan tegangan tinggi (SUTET). Sementara pembangunan jaringan tegangan menengah dan rendah tidak ada ganti rugi. Memang benar sesuai road map bahwa pembangunan listrik, seyogyanya baru akan dilaksanakan di tahun 2024, mengingat ada 10 kabupaten kota yang harus dilistriki.
“Elektrifikasi listrik di Kutim sudah sekitar 76 persen, sementara terendah di Kabupaten Mahulu sekitar 55 persen. Nah, dengan adanya excess power PT BMA dan pelepasan wilayah usaha (Wilus) PT KHE, maka saya akan berupaya menarik sebagian anggaran PLN dari Mahulu untuk dialihkan ke Kutim terutama di Kecamatan Sandaran dan harapannya bisa dimajukan di tahun 2023,” tegasnya.
Kemudian, ia menambahkan bahwa PLN rencananya pekan depan akan melakukan survei lapangan. Untuk memajukan program ini di 2023. Mendukung hal itu maka perlu sinergitas dari Pemkab Kutim dan PT BMA agar memudahkan PLN dalam pelaksanaan di lapangan.
“Namun kami tidak bisa melistriki Desa Tanjung Manis dan Perupuk, karena masih masuk Wilus PT KHE. Solusinya, nanti kami akan coba membangun pelayanan listrik di Desa Susuk Tengah, Susuk Dalam dan Marukangan. Kami juga meminta pembebasan lahan untuk pembuatan PLTD sebagai back up listrik apabila suplai power dari PT BMA mengalami gangguan. Sehingga listrik masih bisa terus menyala,” ulasnya.
Ia pun mengutarakan, ke depan harapan PLN tentunya bisa membangun sarana listrik. Desa yang masuk Wilus PT KHE bisa dikeluarkan, sehingga pada saatnya listrik langsung bisa menyala. Dia meminta tim survei untuk melakukan kroscek di lapangan. Terutama berkaitan dengan rencana pembangunan PLTD yang strategis. Karena terkait akses penyaluran BBM.
Sementara itu, perwakilan PT PLN Unit Induk Distribusi UP2K Kaltim Robi menuturkan, salah satu tugas utama PLN adalah melistriki desa yang belum berlistrik. Di 2023 ini memang rencananya UP2K Kaltim akan membangun listrik di tujuh desa di Kaltim di luar Kecamatan Sandaran.
“Di Sandaran rencana awal akan dibangun pelayanan listrik tahun 2024, namun akan kami majukan di tahun 2023. Mengingat sudah ada excess dari PT BMA dan sudah ada progres pelepasan Wilus dari PT KHE. Skala prioritas pembangunan listrik dari UP2K adalah desa yang berasio listrik kecil dan mudah pembangunannya,” urainya.
Sementara itu, Kabag SDA Setkab Kutim Arief Nur Wahyuni mengutarakan bahwa sesuai hasil kesepakatan dengan PT KHE telah ada peta terbaru dari PT KHE. Untuk melepaskan sebagian Wilusnya kepada PLN agar bisa dialiri listrik.
“Untuk itu kami sudah meminta kades di Sandaran untuk memberikan persetujuan terkait Wilusnya yang akan dilepaskan oleh PT KHE dan nantinya akan di SK-kan oleh Kementerian ESDM,” singkatnya. (kopi13/kopi3)
