Wakil Bupati Kasmidi Bulang membuka kegiatan Bimtek Pemutakhiran Mandiri Data Kemiskinan di Hotel MS Sangatta.(Alvian Humas)
SANGATTA- Akurasi dan validasi (pembuktian) data menjadi hal yang sangat vital bagi program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin atau kurang mampu, terutama bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) sebagai pengambil kebijakan dalam program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data yang akurat tentu sangat berguna dalam membuat keputusan.
Untuk itulah Pemkab Kutai Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Sosial menggelar Bimbingan Teknis Petugas Layanan Pendaftaran Dalam Rangka Kegiatan Pemutakhiran Mandiri Data Kemiskinan Melalui Mekanisme Verifikasi dan Validasi Data Terpadu(BDT) selama 2 hari ( 17-18 November 2018) di Hotel MS Sangatta. Kegiatan bimtek ini dibuka Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang.
“Selama ini kita banyak mendengar keluhan di masyarakat, bahwa bantuan yang disalurkan pemerintah tidak tepat sasaran. Masih ada masyarakat yang tergolong mampu justru menerima bantuan program penanggulangan kemiskinan. Namun di lain pihak ada masyarakat miskin yang seharusnya dapat bantuan malah tidak menerima,” ujar Kasmidi.
Kasmidi menambahkan malah ada warga yang sudah meninggal dunia masih masuk dalam sasaran bantuan. Belum termasuk warga yang pindah alamat. Hal ini disebabkan karena proses pendataan sasaran yang kurang cermat serta belumadanya pemutakhiran data sejak 2014.
“Belum adanya kegiatan pemutakhiran data terpadu sejak 2014 ini menjadikan bantuan tersebut salah sasaran. Pemkab Kutim coba memperbaiki dengan melakukan perbaikan melalui sistem basis data terpadu,” jelas Kamsidi.
Kasmidi berharap kepada para peserta bimtek mengikuti kegiatan ini secara serius hingga selesai, sehingga pada saat melakukan pendataan bisa diperoleh data yang riel dan akurat.
Sementara itu,Ketua Panitia Pelaksana Aa Bagus Sugiarta dari Bappeda mengatakan bahwa tujuan utama penyelenggraan bimtek ini agar seluruh TKSK dan PKH bisa melakukan pendataan yang lebih akurat,kemudian bisa menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation (SIKS- NG) dari Kementerian Sosial RI.
“Setelah pelatihan ini, para peserta akan melakukan pendataan hingga bulan Mei 2019 mendatang dan diharapkan diperoleh data yang paling baru dan akurat sehingga meminimalisir sasaran bantuan yang tidak tepat, sehingga warga yang layak mendapatkan bisa menerima bantuan,” ujar Bagus.(hms4)
