Suasana rapat Pemkab Kutim bersama GIZ .(Foto: Wahyu Humas)
SANGATTA- Tahap rencana bentuk tata ruang desa-desa di Kongbeng mulai dibahas oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Ulin, Kantor Bupati, Selasa (16/7/2019).
OPD yang dilibatkan membahas rencana awal ini adalah Disnakertrans, Distan, Bappeda, DPMD, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Disbun. Rapat ini turut melibatkan Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) sebagai pendamping penyusunan rencana awal tata ruang desa. Rapat dipimpin Plt Kadis Pertanahan dan Penataan Ruang Husni Hassan.
“Ini merupakan rapat tahap awal dalam membahas kerangka acuan kerja rencana bentuk tata ruang desa di Kongbeng,” ucap Husni.
Husni menjelaskan sinergi dengan GIZ sangat membantu untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Contohnya membantu Pemkab Kutim mendanai penyusunan tata ruang. Ia berharap nantinya seluruh OPD terkait dapat membantu GIZ dalam kelancaran penyusunan program dimaksud. Sehingga mencapai hasil positif sesuai target semua pihak. Karena pendampingan GIZ dinilai sangat memberikan manfaat, Husni berharap kedepan organisasi internasional ini dapat terus memberikan pendampingan pada program lain di kecamatan lainnya.
“Saya berharap, segera tersusun (rancangan tata ruang desa di Kongbeng). Sehingga masyarakat dapat menerimanya, jadi dalam pembangunan tidak semerawut di desa maupun kecamatan,” ungkap Husni yang juga menjabat Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Kutim.
Terakhir, dirinya mengapresiasi pihak GIZ yang mau bersinergi dengan Pemkab Kutim dalam pelaksanaan suatu program. Apalagi disaat kondisi keuangan daerah sedang tidak maksimal. Dia yakin saat rancangan tata ruang desa disusun dengan baik, maka masyarakat akan merasakan dampak yang baik. Pada akhirnya berkorelasi pada kemajuan daerah.
Sementara itu perwakilan dari GIZ, Chaidir Adlan menjelaskan bahwa pihaknya akan mendorong adanya tata ruang desa di wilayah Kongbeng. Demi mengakomodasi kepentingan masyarakat.
“Tujuan besarnya adalah ingin mengagregasikan (menyatukan) tata ruang desa ini, ke mindset (cara berpikir), perencanaan tata ruang daerah. Kita akan dorong hal ini, agar nantinya para petani dan pemilik lahan merasa lahannya legal. Dengan tata ruang yang resmi dan memberikan manfaat ekonomi pada mereka,” katanya.
Alasan memilih wilayah Kongbeng sebagai lokasi project progam tata ruang desa ini dikarenakan aktivitas masyarakat yang dinamis. Ada koperasi yang menjadi organisasi bisnis masyarakat dengan dasar yang baik dan legal. Walaupun sebenarnya ada beberapa desa lain yang dijadikan kandidat. (hms7)
