Bupati Kutai Timur (Kutim) saat penandatangan surat pernyataan komitmen bersama, diruang Tempudau, Sekretariat Pemkanb Kutim (Foto: Wak Hedir).
SANGATTA – Para pemangku kepentingan (Multistakeholder) yakni, Pemerintah Kabupaten Kutim, Pimpinan Perusahaan dan masyarakat dalam lingkup wilayah Kabupaten Kutim berkomitmen dan sepakat menandatangani Surat Pernyataan Komitmen Bersama (Letter Of Commitment) dalam rangka penerapan model multistakeholder partnership untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kutim. Penandatangan tersebut disaksikan langsung Bupati Kutim H Ismunandar, Wakil Bupati H Kasmidi Bulang dan Sekretaris Kabupaten H Irawansyah, diruang Tempudau, Sekretariat Pemkab Kutim, Rabu (19/9/2019).
Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh para pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Koperasi, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan umum, Kepala Dinas Perkim, Kepala Bappeda, Kepala Balitbang, Kepala Disperindag, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Bapemas dan Desa.
Kemudian perusahaan PT KPC, PT GAM, PT Indominco, PT PAMA, PT PERTAMINA, PT Telkom, PT Telen, Bank Kaltimra, PT Telen Group, PT Swakarsa, PT Tri Putra Agro Persada, PT MKC, PT Sumalindo, BPS Kutim, Ketua STIPER, PKSERP Universitas Mulawarman, BPBD, Disdukcapil, Dinaskertran.
Adapun isi surat pernyataan tersebut diantaranya, penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama semua pihak di Kutim, baik Pemerintah Kabupaten, pimpinan perusahaan, organisasi masyarakat dan masyarakat miskin itu sendiri.
Kemudian, berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilembaga masing-masing baik dilakukan sendiri maupun dengan bermitra dengan para pihak. Selanjutnya, berkomitmen melakukan komunikasi dan sinergi kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan para pihak (Multistakeholder) terkait, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi.
Sebagai informasi, penerapan model multistakeholder partnership untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kutim ini merupakan rancangan proyek perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II Kepala Dinas Sosial Drs Jamiatulkhair, M.Si. (hms15)
