Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman bersama Wabup Kasmidi Bulang dalam momen kegiatan pelantikan IKB-NTT Kaubun. Foto: Irfan/Pro Kutim
KAUBUN – Pengurus Ikatan Keluarga Besar Nusa Tenggara Timur (IKB-NTT) Kutai Timur (Kutim) menyadari betul pentingnya pencatatan data administrasi kependudukan (adminduk) khususnya bagi masyarakat etnis NTT di dalam database kependudukan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum IKB-NTT Kutim Wilhelmus Wio Doi pasca melantik Pengurus IKB-NTT Kecamatan Kaubun periode 2022 – 2027 di Gedung BPU Desa Bumi Etam, Kamis (24/6/2022) disaksikan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wabup Kasmidi Bulang dan sejumlah pejabat lainnya yang hadir.
“Ini memang menjadi pekerjaan rumah (PR) kami di IKB-NTT Kutim menyelesaikan data adminduk rumpun kami untuk tertib dan rapi karena kami berkomitmen membantu pemerintah memperbaiki data adminduk warga NTT yang hampir rata-rata sebelumnya merantau ke Kutim itu dengan modal acak dan nekad,” bebernya.
Ditambahkan pria yang akrab disapa Ewil Alejo ini menegaskan hasilnya membuat sebagian warga NTT tidak tercatat di data Disdukcapil Kutim karena setelah ditelusuri banyak warga pendatang NTT ada yang tidak membawa surat pindah dari domisili asalnya.
“Sehingga prosesnya bermasalah dan terjadilah gejolak ataupun konflik ketika ada pendataan warga NTT yang tengah bekerja di perusahaan perkebunan dan batu bara di daerah pada khususnya. Contoh yang kami temukan seperti kasus BPJS hingga permasalahan gaji bukan lewat rekening. Jadi tugas kami sebagai organisasi wadah rumpun NTT harus segera menyelesaikan permasalahan ini dengan bersinergi dengan Disdukcapil Kutim,” urainya.
Selain itu, pihaknya juga fokus memerangi oknum calo yang memanfaatkan iming-iming pembuatan KTP cepat selesai.
“Ada beberapa temuan kami, nah kami sudah sepakat untuk segera memberantas praktik oknum calo tersebut,” tegasnya.
Senada, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman pun menyambut baik maksud dan tujuan IKB-NTT Kutim dalam menyelesaikan persoalan data adminduk warga NTT.
“Bangun Kutim, ayo dirapikan dan ayo sama-sama diperbaiki dengan selalu intens berkoordinasi dengan Disdukcapil Kutim. Bagi warga NTT yang memang belum tercatat data adminduknya karena memang persoalan tidak taat dan saya minta tolong pelan-pelan diselesaikan,” pintanya.
Ardiansyah menegaskan dengan tertib data adminduk merupakan proses penerbitan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, sistem informasi administrasi kependudukan dan data kependudukan yang hasilnya dipergunakan untuk mengambil kebijakan pembangunan.
“Ini adalah gerakan membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya adminduk,” ajak Ardiansyah. (kopi13)
