Gubernur Kaltim Isran Noor memukul gong menandai dibukanya Rakor dukungan LKPP. Foto: Wahyu/Pro Kutim
BALIKPAPAN – Rapat konsolidasi (Rakor) dukungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia (RI) dalam percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan upaya pengembangan wilayah di Kaltim dibuka langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (10/4/2023) itu turut dihadiri Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setkab Kutim Masrianto Suriansyah, para bupati/wali kota se-Kaltim, Forkompinda, dan undangan lainnya.
Saat sambutan, Gubernur Kaltim Isran Noor mengucapkan selamat dilaksanakannya konsolidasi dukungan LKPP dalam percepatan pembangunan IKN dan upaya pengembangan wilayah di Kaltim.
“Secara khusus untuk IKN umumnya di wilayah kalimantan,” sebutnya.
Kaltim, sambungnya, salah satu wilayah intergral RI dan tak perlu diragukan kesetiaannya kepada negara. Mulai ketaatan sampai kepatuhan kepada bangsa dan negara.
“Oleh sebab itu keputusan yang dinilai pantas, ketika bapak Presiden RI Jokowi menentukan Kaltim sebagai IKN,” tegas Isran.
Selanjutnya, kepentingan IKN bukan hanya untuk Kaltim tapi seluruh Nusantara. Penetapan Kaltim menjadi IKN adalah dimulainya peradaban baru di Indonesia. Karena posisinya di tengah-tengah Indonesia. Yang artinya berkeadilan, pemerataan, pembangunan dan ekonomi bangsa.
Dijelaskan Isran, selama ini pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa. Sampai 80 persen penduduk terbanyak di Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa menghabiskan setiap tahunnya 54 persen anggaran dan sisanya baru untuk luar daerah. Dana itu bukan berasal APBN saja tapi swasta, BUMN serta investasi yang ditumpuk di Pulau Jawa.
“Itulah salah satu alasan, kenapa? dipercepatnya IKN dipindahkan ke Kaltim,” ulasnya.
Terakhir, ia mengajak seluruh pihak mendukung percepatan pembangunan di IKN.
Isran pun mengimbau tak perlu ikut-ikutan menolak namun harus setuju, sebab ini adalah kepentingan bangsa.
“IKN milik bangsa Indonesia, Generasi Indonesia. Bahkan IKN milik bangsa-bangsa dunia,” tutupnya. (kopi7/kopi13/kopi3)
